Pemerintah Harus Perhatian Fasilitas untuk Difabel

DEPOK - Pemerhati masalah sosial dari Unika Atma Jaya, Irwan Julianto mengatakan, negara sebenarnya wajib menyediakan fasilitas bagi kaum difabel.

Fasilitas itu meliputi lahan parkir yang ramah, toilet yang sesuai bagi kaum difabel, atau jalan yang tidak berundak. Sayangnya, belum seluruh kawasan menyediakan fasilitas seperti itu sehingga hak kaum difabel seolah terabaikan.

"Itu (fasilitas) wajib ada, tapi memang saat ini belum di semua kawasan," kata Irwan kepada SINDO, Kamis (11/12/2014).

Diakui dia, untuk menyediakan fasilitas bagi kaum difabel memerlukan waktu lama. Selain terkendala anggaran, harus ditentukan pula dimana saja prioritas yang akan disediakan fasilitas kaum difabel.

"Ini adalah PR buat pemerintah sebelumnya. Kenapa tidak segera menyelesaikan penyediaan fasilitas. Jadi juga jangan dilimpahkan seutuhnya pada pemerintahan saat ini," katanya.

Untuk itu, kata dia, diperlukan perubahan kebijakan publik sehingga keberadaan mereka lebih dianggap ada dengan menyediakan fasilitas bagi kaum difabel.

"Perubahan kebijakan publik kuncinya. Dari sikap yang semula cuek menjadi lebih ramah kepada kaum difabel. Caranya ya dengan menyediakan fasilitas bagi mereka," saran dia.

Namun guna mencapai semua itu tidaklah mudah. Diperlukan lebih banyak lagi corong-corong yang mampu menyuarakan aspirasi kaum difabel. Misalnya dengan menempatkan mereka di parlemen sebagai perwakilan sehingga apa yang menjadi permasalahan bisa teratasi.

Dan bagi perusahaan, ada baiknya bisa mempekerjakan kaum difabel sehingga keberadaan mereka lebih terasa dianggap ada.

"Keberadaan mereka seharusnya jangan dianggap sebagai beban, tapi harus sebagai aset. Seharusnya ada tempat bagi mereka yang hidup dengan ketunaan," tutupnya.