Gerakan Nasional Cabut Mandat Jokowi-JK Dilarang Demo ke Istana
Rabu, 19 November 2014 - 23:41 WIB
Gerakan Nasional Cabut Mandat Jokowi-JK Dilarang Demo ke Istana
A
A
A
JAKARTA - Aksi tolak kenaikan harga BBM ke Istana Negara dan kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang dilakukan ratusan mahasiswa mengatasnamakan Gerakan Nasional Cabut Mandat Jokowi-JK dihadang polisi di Tugu Tani dan Jalan Gatot Subroto.
Gerakan mahasiswa ini diinisiatori oleh DPP Himpunan Pemuda Pertambangan Indonesia (DPP HIPPI), PN GMII dan DPP PEMNAS tak memiliki izin dari Polda terkait demo tersebut.
Koordinator aksi Hamka Sanusi menuturkan, padahal Gerakan Nasional Cabut Mandat Jokowi-JK sudah mengirim surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya.
"Aksi demontrasi yang bertemakan tolak kenaikan BBM dihadang polisi dan tidak diperbolehkan ke Istana karena alasan tidak ada izin aksi dari Polda Metro Jaya. Padahal, kami sudah mengirim surat ke Polda," kata Hamka kepada Sindonews, Rabu (19/11/2014).
Mereka menilai, kenaikan harga BBM yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan kebijakan neoliberalisme.
Maka itu, mereka menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikkan harga BBM yang menyiksa rakyat.
"Kawan aktifis pemuda dan mahasiswa untuk tetap melakukan demontrasi turun ke jalan merespon kebijakan pemerintah neolib Jokowi-JK dengan menyerukan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi dan mencabut mandat Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden," katanya.
Hamka juga meminta, KPK menangkap para mafia migas yang ada di lingkaran pemerintahan Jokowi-JK.
"Tolak kenaikkan harga BBM bersubsidi dan tangkap mafia migas, mafia gula, mafia infranstruktur dan mafia daging," pintanya.
Gerakan mahasiswa ini diinisiatori oleh DPP Himpunan Pemuda Pertambangan Indonesia (DPP HIPPI), PN GMII dan DPP PEMNAS tak memiliki izin dari Polda terkait demo tersebut.
Koordinator aksi Hamka Sanusi menuturkan, padahal Gerakan Nasional Cabut Mandat Jokowi-JK sudah mengirim surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya.
"Aksi demontrasi yang bertemakan tolak kenaikan BBM dihadang polisi dan tidak diperbolehkan ke Istana karena alasan tidak ada izin aksi dari Polda Metro Jaya. Padahal, kami sudah mengirim surat ke Polda," kata Hamka kepada Sindonews, Rabu (19/11/2014).
Mereka menilai, kenaikan harga BBM yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan kebijakan neoliberalisme.
Maka itu, mereka menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikkan harga BBM yang menyiksa rakyat.
"Kawan aktifis pemuda dan mahasiswa untuk tetap melakukan demontrasi turun ke jalan merespon kebijakan pemerintah neolib Jokowi-JK dengan menyerukan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi dan mencabut mandat Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden," katanya.
Hamka juga meminta, KPK menangkap para mafia migas yang ada di lingkaran pemerintahan Jokowi-JK.
"Tolak kenaikkan harga BBM bersubsidi dan tangkap mafia migas, mafia gula, mafia infranstruktur dan mafia daging," pintanya.
(whb)
