Pemprov DKI Harus Sediakan Angkutan Pengantar Makanan
Senin, 17 November 2014 - 04:24 WIB
Pemprov DKI Harus Sediakan Angkutan Pengantar Makanan
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta diminta untuk menyediakan angkutan khusus pengantar makanan ataupun paket lain bila kebijakan pelarangan sepeda motor diberlakukan di MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.
Direktur Institut Transportasi (Instran) Dharmaningtyas mengatakan, sangat mendukung kebijakan larangan sepeda motor melintas di kawasan tersebut.
Alasannya, kebijakan itu dapat mengurangi kesemrawutan arus lalu lintas, menekan angka kecelakaan dan membuat nyaman para pejalan kaki.
Namun, lanjut Tyas, Pemprov DKI Jakarta harus memperbaiki dan menambah angkutan umum yang nyaman dan dapat dijangkau oleh pengendara sepeda motor.
"Pemprov juga harus menyediakan angkutan makanan ataupun paket lainnya yang selama ini banyak menggunakan sepeda motor. Sebab, kalau tidak dilakukan para pebisnis nantinya akan merugi dan memengaruhi perekonomian," ungkapnya saat dihubungi Sindonews, Minggu 16 November kemarin.
Dengan pelarangan sepeda motor ini, Tyas juga berharap agar Pemrov DKI akan mempercepat pelayanan angkutan umum.
"Yang terpenting kalau sudah jalan, jangan sampai lupa evaluasi dan perbaiki terus kebijakan tersebut. Intinya, kalau angkutan umum baik, pengendara motor pasti akan berpindah. Mereka itu kan terpaksa naik motor karena angkutan jelek dan mahal," ujarnya.
Direktur Institut Transportasi (Instran) Dharmaningtyas mengatakan, sangat mendukung kebijakan larangan sepeda motor melintas di kawasan tersebut.
Alasannya, kebijakan itu dapat mengurangi kesemrawutan arus lalu lintas, menekan angka kecelakaan dan membuat nyaman para pejalan kaki.
Namun, lanjut Tyas, Pemprov DKI Jakarta harus memperbaiki dan menambah angkutan umum yang nyaman dan dapat dijangkau oleh pengendara sepeda motor.
"Pemprov juga harus menyediakan angkutan makanan ataupun paket lainnya yang selama ini banyak menggunakan sepeda motor. Sebab, kalau tidak dilakukan para pebisnis nantinya akan merugi dan memengaruhi perekonomian," ungkapnya saat dihubungi Sindonews, Minggu 16 November kemarin.
Dengan pelarangan sepeda motor ini, Tyas juga berharap agar Pemrov DKI akan mempercepat pelayanan angkutan umum.
"Yang terpenting kalau sudah jalan, jangan sampai lupa evaluasi dan perbaiki terus kebijakan tersebut. Intinya, kalau angkutan umum baik, pengendara motor pasti akan berpindah. Mereka itu kan terpaksa naik motor karena angkutan jelek dan mahal," ujarnya.
(whb)
