Petisi BEM UI Tolak Kenaikan Harga BBM
Kamis, 13 November 2014 - 16:22 WIB
Petisi BEM UI Tolak Kenaikan Harga BBM
A
A
A
DEPOK - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah. Mahasiswa khawatir kenaikan BBM berdampak langsung terhadap biaya transportasi.
"Sikap kami yang pertama, kenaikan harga BBM selalu berdampak sosial yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan harga BBM berdampak pula pada kenaikan barang-barang lain terutama pangan," tegas Ketua BEM UI M Ivan Riansa di Depok, Kamis (13/11/2014).
Menurut dia, asumsi subsidi yang salah sasaran akan membebani masyarakat.
Dia juga menyoroti persoalan BBM terkait tata kelola minyak dan gas (migas). Sebab saat ini krisis minyak belum diikuti upaya untuk diversifikasi energi.
Menurut dia, pemerintah juga belum secara serius memberantas mafia migas dan belum mampu menguasai blok-blok sumber migas yang saat ini banyak dikuasai perusahaan asing.
"UU Migas yang diharapkan untuk memayungi kepentingan itupun masih terhambat. Sehingga, negara sendiri masih lemah dalam hal penguasaan sumber daya alamnya sendiri. Padahal ini menjadi amanat konstitusi," tukasnya.
BEM UI menawarkaan solusi jangka pendek, menengah dan panjang yang dapat dilakukan oleh pemerintah.
Dia mengatakan, solusi jangka pendek dengan hanya memperbolehkan pemakaian BBM bersubsidi untuk kendaraan umum dan motor, sementara kendaraan selain itu diharuskan menggunakan BBM yang bernilai oktan lebih besar dari premium.
"Solusi jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan APBN adalah mengurangi belanja kementerian atau lembaga yang tidak efektif, menaikkan pajak dan memberantas korupsi secara signifikan," tuturnya.
"Sikap kami yang pertama, kenaikan harga BBM selalu berdampak sosial yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan harga BBM berdampak pula pada kenaikan barang-barang lain terutama pangan," tegas Ketua BEM UI M Ivan Riansa di Depok, Kamis (13/11/2014).
Menurut dia, asumsi subsidi yang salah sasaran akan membebani masyarakat.
Dia juga menyoroti persoalan BBM terkait tata kelola minyak dan gas (migas). Sebab saat ini krisis minyak belum diikuti upaya untuk diversifikasi energi.
Menurut dia, pemerintah juga belum secara serius memberantas mafia migas dan belum mampu menguasai blok-blok sumber migas yang saat ini banyak dikuasai perusahaan asing.
"UU Migas yang diharapkan untuk memayungi kepentingan itupun masih terhambat. Sehingga, negara sendiri masih lemah dalam hal penguasaan sumber daya alamnya sendiri. Padahal ini menjadi amanat konstitusi," tukasnya.
BEM UI menawarkaan solusi jangka pendek, menengah dan panjang yang dapat dilakukan oleh pemerintah.
Dia mengatakan, solusi jangka pendek dengan hanya memperbolehkan pemakaian BBM bersubsidi untuk kendaraan umum dan motor, sementara kendaraan selain itu diharuskan menggunakan BBM yang bernilai oktan lebih besar dari premium.
"Solusi jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan APBN adalah mengurangi belanja kementerian atau lembaga yang tidak efektif, menaikkan pajak dan memberantas korupsi secara signifikan," tuturnya.
(mhd)
