Soal Pelantikan Ahok, DPRD DKI Terpecah
Selasa, 11 November 2014 - 19:23 WIB
Soal Pelantikan Ahok, DPRD DKI Terpecah
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta nampaknya terpecah antara yang menginginkan pelantikan Ahok dengan yang menolak.
Kendati begitu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi berjanji akan melaksanakan rapat pimpinan pada Kamis 13 November 2014 mendatang.
Keesokan harinya, Jumat 14 November 2014 akan diadakan rapat paripurna pengumuman resmi Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Tanpa mengurangi rasa hormat kepada anggota dewan yang tidak setuju dengan pengangkatan Pak Ahok sebagai gubernur, surat dari Kemendagri akan saya laksanakan," ujar Prasetyo saat ditemui di ruangannya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2014).
Pras menegaskan, anggota DPRD DKI Jakarta yang menolak pelantikan Ahok lebih baik menyelesaikannya di Mahkamah Konstitusi.
"Kalau dia enggak mau ya silahkan ke MK. Karena ini perintah langsung dari menteri maka harus dilaksanakan. Kalau tidak artinya itu melanggar konstitusi," ungkapnya.
Saat dikonfirmasi, Ketua KMP DKI Jakarta M. Taufik mengatakan dengan tegas anggota DPRD yang tergabung dalam KMP DKI tidak akan datang.
"(KMP) enggak bakal datang (paripurna), enggak ngurusin," ujar Taufik dengan tegas.
Kendati begitu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi berjanji akan melaksanakan rapat pimpinan pada Kamis 13 November 2014 mendatang.
Keesokan harinya, Jumat 14 November 2014 akan diadakan rapat paripurna pengumuman resmi Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Tanpa mengurangi rasa hormat kepada anggota dewan yang tidak setuju dengan pengangkatan Pak Ahok sebagai gubernur, surat dari Kemendagri akan saya laksanakan," ujar Prasetyo saat ditemui di ruangannya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2014).
Pras menegaskan, anggota DPRD DKI Jakarta yang menolak pelantikan Ahok lebih baik menyelesaikannya di Mahkamah Konstitusi.
"Kalau dia enggak mau ya silahkan ke MK. Karena ini perintah langsung dari menteri maka harus dilaksanakan. Kalau tidak artinya itu melanggar konstitusi," ungkapnya.
Saat dikonfirmasi, Ketua KMP DKI Jakarta M. Taufik mengatakan dengan tegas anggota DPRD yang tergabung dalam KMP DKI tidak akan datang.
"(KMP) enggak bakal datang (paripurna), enggak ngurusin," ujar Taufik dengan tegas.
(ysw)
