Wakil Bupati Muba Tolak Kenaikan Harga BBM
Jum'at, 07 November 2014 - 10:59 WIB
Wakil Bupati Muba Tolak Kenaikan Harga BBM
A
A
A
MUSI BANYUASIN - Wakil Bupati Musi Banyuasin (Muba) menolak keras rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, hingga saat ini rakyat Muba lebih membutuhkan kenaikkan harga karet, bukan harga BBM.
“Rakyat Muba ini mayoritas hidup dari berkebun, 80% nya adalah petani karet, inilah yang menjadi sumber penghasilan rakyat. Nah, hampir satu tahun terakhir, harga karet rakyat jatuh ke titik paling rendah, membuat penghasilan rakyat jauh menurun,” ujar Beni, saat berbincang dengan wartawan, Jumat (7/11/2014).
Kondisi ini, lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Muba ini, membuat beban hidup masyarakat semakin berat, sehingga daya beli menjadi berkurang. Di mana harga karet saat ini hanya Rp4.000 per kilogram, sedangkan harga beras Rp7.000 per kilogram.
“Saya sudah keliling ke pelosok Muba, sebelum BBM dinaikkan, ditingkat bawah (eceran) saja sudah naik, bahkan mencapai Rp10 ribu per liter,” ungkapnya.
Atas dasar itulah, kata Beni, yang dibutuhkan rakyat Muba saat ini bukanlah kenaikan harga BBM bersubsidi, melainkan kenaikan harga karet. Di mana pemerintah pusat harus melakukan intervensi harga karet agar dapat mengalami kenaikan.
“Yang dibutuhkan rakyat Muba kini adalah harga karet naik, bukan harga BBM. Kalau BBM yang naik, maka bisa kita bayangkan betapa tambah beratnya beban hidup. Apalagi, kenaikan BBM pasti diikuti dengan kenaikan sembako,” beber dia.
Dia melanjutkan, pemerintah harus turun tangan melakukan intervensi pembelian komoditas karet rakyat agar dapat naik.
Dalam mengambil kebijakan mengenai kenaikan harga BBM, dikatakan Beni, Presiden Joko Widodo harus lebih cermat mengambil kebutusan, dan jangan tergesa-gesa. Sebab, harus diperhatikan benar kondisi rakyat, terutama menengah ke bawah.
“Semoga Bapak Presiden berhati-hati dan cermat dalam membuat keputusan, para pembantu Pak Jokowi juga dalam memberikan masukan jangan tergesa-gesa,” harapnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan wartawan, antrian BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Sekayu semakin padat. Lantaran konsumen berbondong-bondong membeli minyak dengan harga saat ini.
“Kita datang dari Talang, ikut antre juga beli BBM. Karena kita takut tiba-tiba harganya naik, jadi kita beli sebanyak mungkin untuk dibawa kerumah sebagai stok,” ujar Amran, warga Kecamatan Sekayu, saat mengantri BBM di SPBU 24.307158 Lingkar Randik Sekayu.
Dikatakan Amran, dirinya berharap, pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, saat ini beban hidup rakyat sudah cukup berat, lantaran harga karet tidak kunjung naik.
“Saya ini petani karet, harga karet tidak naik-naik. Jadi pendapatan kita terus menurun. Kita berharap pemerintah memikirkan nasib kita, jang dinaikkan BBM,” tandas dia.
“Rakyat Muba ini mayoritas hidup dari berkebun, 80% nya adalah petani karet, inilah yang menjadi sumber penghasilan rakyat. Nah, hampir satu tahun terakhir, harga karet rakyat jatuh ke titik paling rendah, membuat penghasilan rakyat jauh menurun,” ujar Beni, saat berbincang dengan wartawan, Jumat (7/11/2014).
Kondisi ini, lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Muba ini, membuat beban hidup masyarakat semakin berat, sehingga daya beli menjadi berkurang. Di mana harga karet saat ini hanya Rp4.000 per kilogram, sedangkan harga beras Rp7.000 per kilogram.
“Saya sudah keliling ke pelosok Muba, sebelum BBM dinaikkan, ditingkat bawah (eceran) saja sudah naik, bahkan mencapai Rp10 ribu per liter,” ungkapnya.
Atas dasar itulah, kata Beni, yang dibutuhkan rakyat Muba saat ini bukanlah kenaikan harga BBM bersubsidi, melainkan kenaikan harga karet. Di mana pemerintah pusat harus melakukan intervensi harga karet agar dapat mengalami kenaikan.
“Yang dibutuhkan rakyat Muba kini adalah harga karet naik, bukan harga BBM. Kalau BBM yang naik, maka bisa kita bayangkan betapa tambah beratnya beban hidup. Apalagi, kenaikan BBM pasti diikuti dengan kenaikan sembako,” beber dia.
Dia melanjutkan, pemerintah harus turun tangan melakukan intervensi pembelian komoditas karet rakyat agar dapat naik.
Dalam mengambil kebijakan mengenai kenaikan harga BBM, dikatakan Beni, Presiden Joko Widodo harus lebih cermat mengambil kebutusan, dan jangan tergesa-gesa. Sebab, harus diperhatikan benar kondisi rakyat, terutama menengah ke bawah.
“Semoga Bapak Presiden berhati-hati dan cermat dalam membuat keputusan, para pembantu Pak Jokowi juga dalam memberikan masukan jangan tergesa-gesa,” harapnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan wartawan, antrian BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Sekayu semakin padat. Lantaran konsumen berbondong-bondong membeli minyak dengan harga saat ini.
“Kita datang dari Talang, ikut antre juga beli BBM. Karena kita takut tiba-tiba harganya naik, jadi kita beli sebanyak mungkin untuk dibawa kerumah sebagai stok,” ujar Amran, warga Kecamatan Sekayu, saat mengantri BBM di SPBU 24.307158 Lingkar Randik Sekayu.
Dikatakan Amran, dirinya berharap, pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, saat ini beban hidup rakyat sudah cukup berat, lantaran harga karet tidak kunjung naik.
“Saya ini petani karet, harga karet tidak naik-naik. Jadi pendapatan kita terus menurun. Kita berharap pemerintah memikirkan nasib kita, jang dinaikkan BBM,” tandas dia.
(san)
