Adik Minta Pengunduran Diri Rachmat Yasin Segera Diproses
Rabu, 24 September 2014 - 19:55 WIB
Adik Minta Pengunduran Diri Rachmat Yasin Segera Diproses
A
A
A
BOGOR - Adik Rachmat Yasin meminta DPRD Kabupaten Bogor segera memproses surat pengunduran diri kakaknya dari jabatan Bupati Bogor.
Ade Munawaroh, adik kandung Rachmat Yasin yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, meminta agar surat pengunduran diri tersebut secepatnya diproses sebelum persidangan selesai.
"Kami mengharapkan agar DPRD dapat memproses melalui sidang paripurna dalam waktu dekat ini. Kalau bisa sebelum sidang di Tipikor di Bandung,” ungkap Ade, Selasa 23 September kemarin.
Untuk diketahui Rachmat Yasin terpilih menjadi Bupati Bogor periode 2008-2013. Pada pilkada kedua kalinya tahun 2013, dia kembali terpilih dengan suara mayoritas.
Karir Rachmat Yasin tersandung pada Mei 2014. Politikus PPP itu diciduk penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam suap kepengurusan izin kluster elite garapan PT Bukit Jonggol Asri (BJA) yang berada di atas lahan hutan lindung Sentul.
Atas perbuatannya, Rachmat Yasin disangka melanggar Pasal 12a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ade Munawaroh, adik kandung Rachmat Yasin yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, meminta agar surat pengunduran diri tersebut secepatnya diproses sebelum persidangan selesai.
"Kami mengharapkan agar DPRD dapat memproses melalui sidang paripurna dalam waktu dekat ini. Kalau bisa sebelum sidang di Tipikor di Bandung,” ungkap Ade, Selasa 23 September kemarin.
Untuk diketahui Rachmat Yasin terpilih menjadi Bupati Bogor periode 2008-2013. Pada pilkada kedua kalinya tahun 2013, dia kembali terpilih dengan suara mayoritas.
Karir Rachmat Yasin tersandung pada Mei 2014. Politikus PPP itu diciduk penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam suap kepengurusan izin kluster elite garapan PT Bukit Jonggol Asri (BJA) yang berada di atas lahan hutan lindung Sentul.
Atas perbuatannya, Rachmat Yasin disangka melanggar Pasal 12a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(whb)
