Baju dewan Rp2 Juta, Pemprov Jatim Hamburkan Uang Rakyat
Kamis, 18 September 2014 - 01:52 WIB
Baju dewan Rp2 Juta, Pemprov Jatim Hamburkan Uang Rakyat
A
A
A
SURABAYA - Bagikan baju dewan seharga Rp2 juta, Pemprov Jatim (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) dinilai menghamburkan uang rakyat. Hal itu ditegaskan anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Ahmad Heri.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jatim membagikan baju dewan seharga Rp2 juta kepada masing-masing anggota DPRD Jatim untuk dipakai dalam peringatan HUT Provinsi Jatim.
“Seyogyanya kami ini diberi yang wajar-wajar saja. Sebab kalau seperti ini (harga mahal), maka sama halnya dengan mencederai amanah rakyat yang diberikan kepada kita,” ujar Heri yang juga mantan Sekretaris PWNU Jatim, Rabu (17/9/2014).
Dia menegaskan, untuk semua fasilitas tersebut, anggota DPRD tidak pernah meminta. Karena semua itu adalah inisiatif sekretariat DPRD sendiri. “Saya sendiri belum tahu kalau dapat pakaian itu. Sebab masih mengikuti pelatihan di Jakarta,” akunya.
Berbeda dengan Heri, anggota Fraksi Partai Demokrat M Syamwil menganggap fasilitas pakaian khas Jatim tersebut adalah hal lumrah. Sebab, bagi dia acara peringatan HUT Jatim adalah momen penting. Sehingga akan terlihat cocok bila seluruh undangan, termasuk anggota dewan mengenakan pakaian khas Jatim, dan seragam.
“Kalau tidak ada seragam PKJ malah beda-beda nanti bajunya,” terangnya.
Sekretaris DPRD Jatim Jailani membenarkan adanya PKJ untuk masing-masing anggota DPRD tersebut. Setiap anggota, katanya mendapat satu stel PKJ warna hitam. Lengkap dengan topi khas Jatim warna merah, serta bros dan rantai ikat.
Hanya hanya saja, mantan Kepala Bakesbangpol Jatim ini tidak mengetahui alasan pengadaan PKJ tersebut. Sebab menurutnya, program pengadaan pakaian tersebut sudah cukup lama. Yakni ketika sekwan masih dijabat oleh Sukardo.
“PKJ ini programnya Pak Kardo (Sukardo), saya tidak tahu,” katanya singkat.
Untuk mengetahui lebih lengkap kontroversi seragam khas Jatim ini, baca berita selanjutnya di Koran Sindo Jatim, Kamis 18 September 2014.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jatim membagikan baju dewan seharga Rp2 juta kepada masing-masing anggota DPRD Jatim untuk dipakai dalam peringatan HUT Provinsi Jatim.
“Seyogyanya kami ini diberi yang wajar-wajar saja. Sebab kalau seperti ini (harga mahal), maka sama halnya dengan mencederai amanah rakyat yang diberikan kepada kita,” ujar Heri yang juga mantan Sekretaris PWNU Jatim, Rabu (17/9/2014).
Dia menegaskan, untuk semua fasilitas tersebut, anggota DPRD tidak pernah meminta. Karena semua itu adalah inisiatif sekretariat DPRD sendiri. “Saya sendiri belum tahu kalau dapat pakaian itu. Sebab masih mengikuti pelatihan di Jakarta,” akunya.
Berbeda dengan Heri, anggota Fraksi Partai Demokrat M Syamwil menganggap fasilitas pakaian khas Jatim tersebut adalah hal lumrah. Sebab, bagi dia acara peringatan HUT Jatim adalah momen penting. Sehingga akan terlihat cocok bila seluruh undangan, termasuk anggota dewan mengenakan pakaian khas Jatim, dan seragam.
“Kalau tidak ada seragam PKJ malah beda-beda nanti bajunya,” terangnya.
Sekretaris DPRD Jatim Jailani membenarkan adanya PKJ untuk masing-masing anggota DPRD tersebut. Setiap anggota, katanya mendapat satu stel PKJ warna hitam. Lengkap dengan topi khas Jatim warna merah, serta bros dan rantai ikat.
Hanya hanya saja, mantan Kepala Bakesbangpol Jatim ini tidak mengetahui alasan pengadaan PKJ tersebut. Sebab menurutnya, program pengadaan pakaian tersebut sudah cukup lama. Yakni ketika sekwan masih dijabat oleh Sukardo.
“PKJ ini programnya Pak Kardo (Sukardo), saya tidak tahu,” katanya singkat.
Untuk mengetahui lebih lengkap kontroversi seragam khas Jatim ini, baca berita selanjutnya di Koran Sindo Jatim, Kamis 18 September 2014.
(san)
