Aliansi Anak Rantau Ajukan Prapradilan Korupsi Tobasa
Kamis, 14 Agustus 2014 - 01:12 WIB
Aliansi Anak Rantau Ajukan Prapradilan Korupsi Tobasa
A
A
A
JAKARTA - Aliansi Anak Rantau Toba mengajukan permohonan sidang praperadilan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan basecamp dan access road pembangunan PLTA Asahan III yang diduga menyeret Bupati Toba Samosir (Tobasa) Prof Dr Pandapotan Kasmin Simanjuntak.
"Sudah tiga tahun kami mendorong penyelesaian perkara ini. Namun, sampai detik ini, tidak ada titik terang. Ada apa ini?" kata perwakilan Aliansi Anak Rantau Toba Ungkap Marpaung, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (14/8/2014).
Ditambahkan dia, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan basecamp dan access road pembangunan PLTA Asahan III yang diduga menyeret Bupati Toba Samosir (Tobasa) Prof Dr Pandapotan Kasmin Simanjuntak, sudah berlangsung cukup lama.
Tidak adanya perkembangan kasus ini menimbulkan tanda tanya besar masyarakat. Terutama tujuh LSM yang bergerak dalam penanganan korupsi di Toba yang membentuk Aliansi Anak Rantau Toba.
Ketujuh LSM itu adalah LSM Pendoa Indonesia, PLN Watch, Lembaga Konsumen Kelistrikan Indonesia (LKKI), LSM Martabat, Jaringan Anti Korupsi Keuangan Negara (JAKKN), LSM Karya Indonesia, dan LSM Karya Nusantara.
"Perkara ini sebetulnya sangat sederhana, tidak serumit yang dibayangkan orang. Tapi, persoalannya sengaja dibuat rumit oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan," sambung Ungkap yang juga Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia.
Gerakan ini mendapat dukungan dari Himpunan Mahasiswa Toba (HMT) Samosir di Medan, yang sudah berkali-kali melakukan aksi unjuk rasa terkait perkara dugaan korupsi Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak.
“Kami mendukung penuh langkah Aliansi Anak Rantau Toba Samosir di Jakarta. Mudah-mudahan perjuangan demi kampung halaman (bona pasogit) ini akan melahirkan hasil yang sesuai dengan harapan keadilan,” kata Marihot P, aktivis HMT.
Tidak hanya mahasiswa, tokoh masyarakat Toba juga angkat bicara tentang kasus dugaan koruspi yang diduga melibatkan Bupati Tobasa Prof Dr Pandapotan Kasmin Simanjuntak.
“Kami menuntut kejelasan secepatnya. Apakah Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak mau di penjara atau dilepaskan. Karena, bisa menimbulkan konflik horizontal di Tobasa," kata Ketua LBH Suara Rakyat Tapanuli Timbul Hutajulu.
"Sudah tiga tahun kami mendorong penyelesaian perkara ini. Namun, sampai detik ini, tidak ada titik terang. Ada apa ini?" kata perwakilan Aliansi Anak Rantau Toba Ungkap Marpaung, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (14/8/2014).
Ditambahkan dia, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan basecamp dan access road pembangunan PLTA Asahan III yang diduga menyeret Bupati Toba Samosir (Tobasa) Prof Dr Pandapotan Kasmin Simanjuntak, sudah berlangsung cukup lama.
Tidak adanya perkembangan kasus ini menimbulkan tanda tanya besar masyarakat. Terutama tujuh LSM yang bergerak dalam penanganan korupsi di Toba yang membentuk Aliansi Anak Rantau Toba.
Ketujuh LSM itu adalah LSM Pendoa Indonesia, PLN Watch, Lembaga Konsumen Kelistrikan Indonesia (LKKI), LSM Martabat, Jaringan Anti Korupsi Keuangan Negara (JAKKN), LSM Karya Indonesia, dan LSM Karya Nusantara.
"Perkara ini sebetulnya sangat sederhana, tidak serumit yang dibayangkan orang. Tapi, persoalannya sengaja dibuat rumit oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan," sambung Ungkap yang juga Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia.
Gerakan ini mendapat dukungan dari Himpunan Mahasiswa Toba (HMT) Samosir di Medan, yang sudah berkali-kali melakukan aksi unjuk rasa terkait perkara dugaan korupsi Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak.
“Kami mendukung penuh langkah Aliansi Anak Rantau Toba Samosir di Jakarta. Mudah-mudahan perjuangan demi kampung halaman (bona pasogit) ini akan melahirkan hasil yang sesuai dengan harapan keadilan,” kata Marihot P, aktivis HMT.
Tidak hanya mahasiswa, tokoh masyarakat Toba juga angkat bicara tentang kasus dugaan koruspi yang diduga melibatkan Bupati Tobasa Prof Dr Pandapotan Kasmin Simanjuntak.
“Kami menuntut kejelasan secepatnya. Apakah Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak mau di penjara atau dilepaskan. Karena, bisa menimbulkan konflik horizontal di Tobasa," kata Ketua LBH Suara Rakyat Tapanuli Timbul Hutajulu.
(san)
