Ratusan Kendaraan Dinas Garut Belum Bayar Pajak
Kamis, 26 Juni 2014 - 22:22 WIB
Ratusan Kendaraan Dinas Garut Belum Bayar Pajak
A
A
A
GARUT - Sebanyak 626 kendaraan dinas di Kabupaten Garut belum membayar pajak. Jenis kendaraan itu antara lain 497 kendaraan roda dua, dan 129 kendaraan roda empat.
"Banyak yang belum bayar pajak, termasuk 626 unit kendaraan dinas juga belum bayar," kata Kepala Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat Wilayah Garut Moch Eri Ruyani, kemarin.
Dari sekian banyak kendaraan bermotor di Kabupaten Garut, sebutnya, pajak kendaraan bermotor (PKB) yang baru terealisasi hanya sebesar Rp32,7 miliar dari apa yang telah ditargetkan, Rp73,2 miliar. Dengan demikian PKB Kabupaten Garut baru tercapai sekitar 44,66%.
"Sementara untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I dari target Rp64,6 miliar, baru terealisasi sebesar Rp37,8 miliar. Sedangkan BBNKB II hanya terealisasi Rp580 juta dari target Rp1,4 miliar. Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, dari target Rp46,2 miliar, baru terealisasi Rp12,9 miliar," urainya.
Dia juga menyampaikan, terdapat sekitar 2310 kendaraan luar Garut (non plat Z) yang belum melakukan balik nama kendaraan. Dirinya berharap seluruh masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor untuk sesegera mungkin melakukan pembayaran pajak.
"Pajak ini nantinya juga akan dikembalikan ke kas pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan masyarakat sendiri," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Garut Rudy Gunawan mengumpulkan para camat di Garut untuk mengajak mereka agar membantu sekaligus menyosialisasikan upaya Kantor Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat Wilayah Garut, dalam program Intensifikasi atau peningkatan penerimaan pajak bermotor.
“Saya menghimbau seluruh camat berperan serta pada upaya ini. Ternyata selain kendaraan masyarakat pada umumnya, masih banyak juga kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat dinas yang belum memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan. Saya pun mengimbau agar upaya sosialisasi ini sampai ke masyarakat,” katanya.
Adapun berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka mengintensifikan PKB di wilayah Garut di antaranya adalah dengan melakukan penelusuran sampai ke tingkat desa, melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak termasuk antara lain Pemkab Garut, pembinaan terhadap dealer atau leasing, hingga sosialisasi melalui baligo, pamflet, dan banner.
"Banyak yang belum bayar pajak, termasuk 626 unit kendaraan dinas juga belum bayar," kata Kepala Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat Wilayah Garut Moch Eri Ruyani, kemarin.
Dari sekian banyak kendaraan bermotor di Kabupaten Garut, sebutnya, pajak kendaraan bermotor (PKB) yang baru terealisasi hanya sebesar Rp32,7 miliar dari apa yang telah ditargetkan, Rp73,2 miliar. Dengan demikian PKB Kabupaten Garut baru tercapai sekitar 44,66%.
"Sementara untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I dari target Rp64,6 miliar, baru terealisasi sebesar Rp37,8 miliar. Sedangkan BBNKB II hanya terealisasi Rp580 juta dari target Rp1,4 miliar. Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, dari target Rp46,2 miliar, baru terealisasi Rp12,9 miliar," urainya.
Dia juga menyampaikan, terdapat sekitar 2310 kendaraan luar Garut (non plat Z) yang belum melakukan balik nama kendaraan. Dirinya berharap seluruh masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor untuk sesegera mungkin melakukan pembayaran pajak.
"Pajak ini nantinya juga akan dikembalikan ke kas pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan masyarakat sendiri," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Garut Rudy Gunawan mengumpulkan para camat di Garut untuk mengajak mereka agar membantu sekaligus menyosialisasikan upaya Kantor Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat Wilayah Garut, dalam program Intensifikasi atau peningkatan penerimaan pajak bermotor.
“Saya menghimbau seluruh camat berperan serta pada upaya ini. Ternyata selain kendaraan masyarakat pada umumnya, masih banyak juga kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat dinas yang belum memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan. Saya pun mengimbau agar upaya sosialisasi ini sampai ke masyarakat,” katanya.
Adapun berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka mengintensifikan PKB di wilayah Garut di antaranya adalah dengan melakukan penelusuran sampai ke tingkat desa, melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak termasuk antara lain Pemkab Garut, pembinaan terhadap dealer atau leasing, hingga sosialisasi melalui baligo, pamflet, dan banner.
(ilo)
