Ogah Tanggapi Perselisihan Roy dan Ahok, MRT Jalan Terus
Kamis, 26 Juni 2014 - 17:20 WIB
Ogah Tanggapi Perselisihan Roy dan Ahok, MRT Jalan Terus
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Dono Boestami ogah menanggapi kisruh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo dan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kekisruhan itu terkait proyek pembangunan depo MRT di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Dono mengatakan, kekisruhan antara keduanya tidak akan berdampak pada proyek pembangunan depo MRT itu. Karena, pembangunan itu merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Kalau dampak untuk sekarang belum terasa. Tapi lahan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah. Kalau kita menunggu saja," katanya kepada wartawan di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2014).
Dono juga mengatakan, pihaknya menunggu keputusan tanah di Stadion Lebak Bulus untuk diberikan kepada PT MRT Jakarta.
"Kita jadwalnya masih sama. Kami harapkan sih bisa segera diserahkan ke kami agar konstruksi bisa segera dimulai," tukasnya.
Menurut Dono, perselisihan antara politikus Demokrat dengan politikus Garindra ini hanya miss komunikasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan pemerintah pusat.
"Masalah koordinasi saja. Harusnya enggak jadi masalah, karena sama-sama pemerintah kok," tukasnya.
Dono mengatakan, kekisruhan antara keduanya tidak akan berdampak pada proyek pembangunan depo MRT itu. Karena, pembangunan itu merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Kalau dampak untuk sekarang belum terasa. Tapi lahan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah. Kalau kita menunggu saja," katanya kepada wartawan di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2014).
Dono juga mengatakan, pihaknya menunggu keputusan tanah di Stadion Lebak Bulus untuk diberikan kepada PT MRT Jakarta.
"Kita jadwalnya masih sama. Kami harapkan sih bisa segera diserahkan ke kami agar konstruksi bisa segera dimulai," tukasnya.
Menurut Dono, perselisihan antara politikus Demokrat dengan politikus Garindra ini hanya miss komunikasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan pemerintah pusat.
"Masalah koordinasi saja. Harusnya enggak jadi masalah, karena sama-sama pemerintah kok," tukasnya.
(mhd)
