Dinas PU Transfer Ratusan Miliar ke Rekening Pribadi
Jum'at, 20 Juni 2014 - 15:48 WIB
Dinas PU Transfer Ratusan Miliar ke Rekening Pribadi
A
A
A
JAKARTA - Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan adanya transfer senilai ratusan miliar ke rekening pribadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta.
Kondisi ini membuat Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meradang. Ahok pun mengisyaratkan untuk mengganti sejumlah pejabat yang tidak menerapkan transaksi non tunai tersebut.
Laporan Keuangan BPK RI menyebutkan ada indikasi kerugian sebesar Rp4,49 miliar terhadap pencairan uang persediaan di Dinas PU pada akhir tahun 2013 senilai Rp110,04 miliar.
Dari jumlah tersebut senilai Rp104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi di kecamatan, kepala seksi di suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan. Pengujian atas belanja tersebut ditemukan belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp2,24 miliar.
Selain itu, hasil pengujian lapangan atas 57 pekerjaan pembangunan jalan kampung menunjukkan kekurang volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis indikasi kerugian senilai Rp4,49 miliar.
"Nah memang yang jadi masalah ini ada temuan-temuan juga di Dinas PU. Padahal instruksi kami suratnya sangat jelas. Semua musti transaksi non-cash. Dan pekerjaan yang enggak selesai itu harus disetop," terang Ahok di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (20/6/2014).
"Tapi ternyata mereka juga cukup nakal. Yang musti non cash management yang kami bangun dengan bank DKI. Dari situ ketahuan ada uang ditransfer begitu besar ke rekening pribadi," katanya.
Ahok akan menindak lanjut jika ditemukan SKPD-SKPD yang nakal seperti ini. "Tindak lanjutnya ada beberapa harus kami ganti nanti. Tunggu Pak Gubernur kembali. Akan kami copot SKPD-SKPD yang artinya masih menantang kami kan," ujarnya.
Ahok mengisyaratkan mengenai Dinas PU dan BPKD. "Dinas PU mungkin bermasalah. BPKD bermasalah soal aset-aset dan sistem. Nah, tinggal yang baru kita lihat kinerjanya seperti apa. Saya kira ini satu langkah yang baik.
Kondisi ini membuat Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meradang. Ahok pun mengisyaratkan untuk mengganti sejumlah pejabat yang tidak menerapkan transaksi non tunai tersebut.
Laporan Keuangan BPK RI menyebutkan ada indikasi kerugian sebesar Rp4,49 miliar terhadap pencairan uang persediaan di Dinas PU pada akhir tahun 2013 senilai Rp110,04 miliar.
Dari jumlah tersebut senilai Rp104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi di kecamatan, kepala seksi di suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan. Pengujian atas belanja tersebut ditemukan belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp2,24 miliar.
Selain itu, hasil pengujian lapangan atas 57 pekerjaan pembangunan jalan kampung menunjukkan kekurang volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis indikasi kerugian senilai Rp4,49 miliar.
"Nah memang yang jadi masalah ini ada temuan-temuan juga di Dinas PU. Padahal instruksi kami suratnya sangat jelas. Semua musti transaksi non-cash. Dan pekerjaan yang enggak selesai itu harus disetop," terang Ahok di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (20/6/2014).
"Tapi ternyata mereka juga cukup nakal. Yang musti non cash management yang kami bangun dengan bank DKI. Dari situ ketahuan ada uang ditransfer begitu besar ke rekening pribadi," katanya.
Ahok akan menindak lanjut jika ditemukan SKPD-SKPD yang nakal seperti ini. "Tindak lanjutnya ada beberapa harus kami ganti nanti. Tunggu Pak Gubernur kembali. Akan kami copot SKPD-SKPD yang artinya masih menantang kami kan," ujarnya.
Ahok mengisyaratkan mengenai Dinas PU dan BPKD. "Dinas PU mungkin bermasalah. BPKD bermasalah soal aset-aset dan sistem. Nah, tinggal yang baru kita lihat kinerjanya seperti apa. Saya kira ini satu langkah yang baik.
(ysw)
