Ahok Akui Masih ada Pejabat yang Nekat
Jum'at, 20 Juni 2014 - 15:19 WIB
Ahok Akui Masih ada Pejabat yang Nekat
A
A
A
JAKARTA - Menanggapi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui kalau ada beberapa PNS DKI yang ingin memperkaya diri.
Laporan BPK RI tersebut juga menjadi gambaran, mana SKPD yang jujur dan tidak. Ahok menyebut, Pemprov DKI sudah mengganti pejabat SKPD yang tidak jujur itu.
"Kami Pemprov (DKI) sangat terima kasih kepada BPK RI yang telah bekerja mengaudit dengan baik. Karena memang fungsi BPK untuk bantu kami mengaudit," katanya di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2014).
Meskipun Pemprov DKI mempunyai pengawas di internal yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kata Ahok, tetapi BPK sebagai pengawas dari luar juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi.
"Makanya, temuan-temuan ini sangat baik buat kami. Ini langsung menggambarkan SKPD-SKPD itu mana yang jujur mana tidak. Ada beberapa kan udah kami ganti misalnya Perhubungan, Pendidikan, yang kami duga ada penyimpangan," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga menegaskan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI masih banyak yang ingin memperkaya diri sendiri, maupun golongan.
"Kenapa kami minta BPK audit benar dan sampaikan dengan keras? Jadi menunjukkan bahwa memang di dalam PNS DKI masih banyak yang nekat," tandasnya.
Menanggapi adanya penurunan peningkatan DKI dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Ahok menilai memang harus ada penurunan tersebut.
"Enggak apa-apa. Memang harus turun. Kalau saya yang pilih, saya pilih tidak nyatakan pendapat. Masih ada aset enggak beres dan nyolong-nyolong duit. Kalau BPK masih baik hati cuma turun satu tingkat," pungkasnya.
Laporan BPK RI tersebut juga menjadi gambaran, mana SKPD yang jujur dan tidak. Ahok menyebut, Pemprov DKI sudah mengganti pejabat SKPD yang tidak jujur itu.
"Kami Pemprov (DKI) sangat terima kasih kepada BPK RI yang telah bekerja mengaudit dengan baik. Karena memang fungsi BPK untuk bantu kami mengaudit," katanya di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2014).
Meskipun Pemprov DKI mempunyai pengawas di internal yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kata Ahok, tetapi BPK sebagai pengawas dari luar juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi.
"Makanya, temuan-temuan ini sangat baik buat kami. Ini langsung menggambarkan SKPD-SKPD itu mana yang jujur mana tidak. Ada beberapa kan udah kami ganti misalnya Perhubungan, Pendidikan, yang kami duga ada penyimpangan," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga menegaskan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI masih banyak yang ingin memperkaya diri sendiri, maupun golongan.
"Kenapa kami minta BPK audit benar dan sampaikan dengan keras? Jadi menunjukkan bahwa memang di dalam PNS DKI masih banyak yang nekat," tandasnya.
Menanggapi adanya penurunan peningkatan DKI dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Ahok menilai memang harus ada penurunan tersebut.
"Enggak apa-apa. Memang harus turun. Kalau saya yang pilih, saya pilih tidak nyatakan pendapat. Masih ada aset enggak beres dan nyolong-nyolong duit. Kalau BPK masih baik hati cuma turun satu tingkat," pungkasnya.
(mhd)
