Bantuan untuk siswa dan sekolah di Garut amburadul
Senin, 12 Mei 2014 - 23:52 WIB
Bantuan untuk siswa dan sekolah di Garut amburadul
A
A
A
Sindonews.com – Sejumlah tokoh masyarakat Garut meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut serius dalam menjalankan kebijakan di bidang pendidikan. Tokoh masyarakat Kecamatan Pakenjeng Ade Manadin mengatakan, penyelenggaraan kebijakan di bidang pendidikan, khususnya yang menyangkut pemberian bantuan untuk siswa dan sekolah masih amburadul.
"Bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi yang datang ke Garut untuk dunia pendidikan banyak yang tidak tepat sasaran. Pemerintah daerah seolah tidak serius menjalankan kebijakannya," kata Ade saat dihubungi, Senin (12/5/2014).
Dari berbagai survei di lapangan, ia melanjutkan, paling banyak kasus pemberian bantuan yang tidak tepat sasaranterjadi di Garut Selatan. Indikatornya, di sejumlah wilayah selatan, sekolah berkondisi memprihatinkan sangat mudah ditemukan.
"Banyak sekolah yang jelek. Ada yang tidak memadai yaitu satu sekolah hanya memiliki tiga ruang kelas, atau ada juga sekolah yang memiliki seluruh ruang kelas, tetapi kondisinya lapuk bahkan terancam ambruk. Di Kecamatan Pakenjeng banyak yang seperti ini," ujarnya.
Ade sendiri merasa jengkel dengan tidak adilnya pemberian bantuan untuk rehab ruangan kelas. Sebab, pada beberapa kasus, pemberian bantuan diduga tidak didasarkan oleh skala prioritas, melainkan karena unsur kedekatan dengan seorang pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik).
"Ada satu sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Dua tahun berturut-turut telah melayangkan permohonan bantuan, namun tidak mendapatkannya sama sekali. Anehnya di satu sisi ada satu sekolah lain yang terbilang masih layak, namun sekolah ini mendapat bantuan berulang-ulang. Contoh-contoh seperti ini membuat masyarakat bertanya. Apa pemberian bantuan didasarkan oleh kedekatan dengan seorang pejabat," ungkapnya.
Ia pun meminta Bupati Garut Rudy Gunawan bertindak tegas kepada bawahannya di Dinas Pendidikan (Disdik) Garut yang bertindak menyalahgunakan wewenangnya. "Harusnya bupati turun langsung ke masyarakat. Lihat kondisi riilnya seperti apa. Jangan mudah percaya dengan perkataan staf atau anak buahnya," imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Presidium Garut Selatan Suryaman AS. Dia mengatakan, anggaran di sektor pendidikan dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Garut sangat melimpah. "Anggaran dari pemerintah pusat itu turun ke daerah, khususnya ke Garut, melimpah. Ada anggaran untuk program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), ada DAK (Dana Alokasi Khusus), program rehab, dan lain sebagainya. Namun pada pelaksanaannya, seperti yang kita lihat selama ini, belum tepat sasaran. Kualitas pendidikan di Garut masih rendah," katanya.
Suryaman menduga, sejumlah anggaran untuk dunia pendidikan di Kabupaten Garut telah mengalami kebocoran. Ia menilai pengawasan dari pemerintah masih sangat lemah. Menurutnya, ada kongkalikong di dalam unsur pemerintah sendiri, dimulai dari tingkat bawah hingga dinas. Sementara pimpinan tertinggi di daerah tidak mengetahui karena modus laporan kepada atasan bersifat hal-hal yang positif saja.
"Saya setuju jika pemerintah harus rajin turun ke lapangan. Lihat kondisi sebenarnya seperti apa. Dengarkan keluhan dari masyarakat, jangan dari laporan bawahan saja. Masyarakat juga harus ikut mengawasi," pungkasnya.
"Bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi yang datang ke Garut untuk dunia pendidikan banyak yang tidak tepat sasaran. Pemerintah daerah seolah tidak serius menjalankan kebijakannya," kata Ade saat dihubungi, Senin (12/5/2014).
Dari berbagai survei di lapangan, ia melanjutkan, paling banyak kasus pemberian bantuan yang tidak tepat sasaranterjadi di Garut Selatan. Indikatornya, di sejumlah wilayah selatan, sekolah berkondisi memprihatinkan sangat mudah ditemukan.
"Banyak sekolah yang jelek. Ada yang tidak memadai yaitu satu sekolah hanya memiliki tiga ruang kelas, atau ada juga sekolah yang memiliki seluruh ruang kelas, tetapi kondisinya lapuk bahkan terancam ambruk. Di Kecamatan Pakenjeng banyak yang seperti ini," ujarnya.
Ade sendiri merasa jengkel dengan tidak adilnya pemberian bantuan untuk rehab ruangan kelas. Sebab, pada beberapa kasus, pemberian bantuan diduga tidak didasarkan oleh skala prioritas, melainkan karena unsur kedekatan dengan seorang pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik).
"Ada satu sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Dua tahun berturut-turut telah melayangkan permohonan bantuan, namun tidak mendapatkannya sama sekali. Anehnya di satu sisi ada satu sekolah lain yang terbilang masih layak, namun sekolah ini mendapat bantuan berulang-ulang. Contoh-contoh seperti ini membuat masyarakat bertanya. Apa pemberian bantuan didasarkan oleh kedekatan dengan seorang pejabat," ungkapnya.
Ia pun meminta Bupati Garut Rudy Gunawan bertindak tegas kepada bawahannya di Dinas Pendidikan (Disdik) Garut yang bertindak menyalahgunakan wewenangnya. "Harusnya bupati turun langsung ke masyarakat. Lihat kondisi riilnya seperti apa. Jangan mudah percaya dengan perkataan staf atau anak buahnya," imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Presidium Garut Selatan Suryaman AS. Dia mengatakan, anggaran di sektor pendidikan dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Garut sangat melimpah. "Anggaran dari pemerintah pusat itu turun ke daerah, khususnya ke Garut, melimpah. Ada anggaran untuk program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), ada DAK (Dana Alokasi Khusus), program rehab, dan lain sebagainya. Namun pada pelaksanaannya, seperti yang kita lihat selama ini, belum tepat sasaran. Kualitas pendidikan di Garut masih rendah," katanya.
Suryaman menduga, sejumlah anggaran untuk dunia pendidikan di Kabupaten Garut telah mengalami kebocoran. Ia menilai pengawasan dari pemerintah masih sangat lemah. Menurutnya, ada kongkalikong di dalam unsur pemerintah sendiri, dimulai dari tingkat bawah hingga dinas. Sementara pimpinan tertinggi di daerah tidak mengetahui karena modus laporan kepada atasan bersifat hal-hal yang positif saja.
"Saya setuju jika pemerintah harus rajin turun ke lapangan. Lihat kondisi sebenarnya seperti apa. Dengarkan keluhan dari masyarakat, jangan dari laporan bawahan saja. Masyarakat juga harus ikut mengawasi," pungkasnya.
(zik)
