Wali kota tantang pengklaim lahan Taman BMW
Jum'at, 09 Mei 2014 - 09:39 WIB
Wali kota tantang pengklaim lahan Taman BMW
A
A
A
Sindonews.com - Wali Kota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono menegaskan, lahan di Taman BMW sudah murni milik Pemprov DKI Jakarta. JIka ada warga yang mengkalim lahan tersebut, silahkan melapor ke pengadilan.
"Simpel saja, kalau warga merasa punya sertifikat yang sah dan asli silahkan saja langsung ke pengadilan," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Jumat (9/5/2014).
Heru mengatakan bahwa nantinya pengadilan yang akan memutuskan, siapa pemilik yang sah lahan tersebut. (Baca: Soal Taman BMW, DKI jangan abaikan hak warga)
"Perlu ditekankan bahwa Pemda menerima Taman BMW bersih tanpa sengketa apapun," ujarnya.
Mantan Kepala Biro KDH dan KLN ini beranggapan mengapa kita sudah dikosongkan lahan yang berkisar 26 hektare ini baru digugat ketika akan dijadikan stadion.
"Tahun 2000-an ada bangunan tapi tidak di klaim diam-diam saja, tapi ketika dikosongkan baru digugat, ada apa coba," ujarnya.
Heru mengatakan bahwa seharusnya masyarakat kembali kepada hati nurani dan jika memang ada pembayaran yang belum dibayarkan untuk ada pembuktiannya maka boleh silahkan langsung ke pengadilan.
"Silahkan saja diajukan ke pengadilan biar nanti kan kewajiban proporsional ada di pengembang," ujarnya.
"Simpel saja, kalau warga merasa punya sertifikat yang sah dan asli silahkan saja langsung ke pengadilan," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Jumat (9/5/2014).
Heru mengatakan bahwa nantinya pengadilan yang akan memutuskan, siapa pemilik yang sah lahan tersebut. (Baca: Soal Taman BMW, DKI jangan abaikan hak warga)
"Perlu ditekankan bahwa Pemda menerima Taman BMW bersih tanpa sengketa apapun," ujarnya.
Mantan Kepala Biro KDH dan KLN ini beranggapan mengapa kita sudah dikosongkan lahan yang berkisar 26 hektare ini baru digugat ketika akan dijadikan stadion.
"Tahun 2000-an ada bangunan tapi tidak di klaim diam-diam saja, tapi ketika dikosongkan baru digugat, ada apa coba," ujarnya.
Heru mengatakan bahwa seharusnya masyarakat kembali kepada hati nurani dan jika memang ada pembayaran yang belum dibayarkan untuk ada pembuktiannya maka boleh silahkan langsung ke pengadilan.
"Silahkan saja diajukan ke pengadilan biar nanti kan kewajiban proporsional ada di pengembang," ujarnya.
(ysw)
