Percepatan program JEDI dinilai bernuasa politis
Jum'at, 02 Mei 2014 - 17:36 WIB
Percepatan program JEDI dinilai bernuasa politis
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan mempercepat pengambilan alih dua paket program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) dituding bernuansa politis.
Pasalnya, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mengulang tender proyek itu. Karena, dinilai untuk mencari dana pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Hal tersebut disampikan Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/5/2014).
"Ahok menginginkan proyek kedua paket itu ditender ulang, kami curiga kasus ini akan sama seperti kasus Transjakarta yang dimana pemenang tendernya merupakan perusahaan yang dekat dengan pemerintah Jokowi. Kami juga melihat dananya akan dipakai untuk dana kampanye Pilpres 2014 mendatang," katanya.
Ucok juga menyarankan, Pemrov DKI mengkaji kembali rencana percepatan tersebut. Jangan sampai proyek ini digunakan sebagai langkah mencari sensasi untuk pencitraan mengingat Jokowi maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2014.
"Harus dikaji kembali lebih matang. Jangan hanya untuk mencari sensasi pencitraan agar lebih populer jelang pilpres, kalau nantinya sangat merugikan keuangaan Jakarta, atau merugi uang pembayar pajak rakyat Jakarta," pungkasnya.
Kata Uchok, pengerukan sungai dalam dua paket JEDI yang akan dilakukan sendiri oleh Pemprov DKI, menggunakan APBD DKI Jakarta akan mengakibatkan pembengkakan anggaran DKI, terlebih Pemrov DKI ingin mempercepat target dari lima tahun menjadi dua tahun.
"Target yang seharusnya lima tahun dipercepat menjadi dua tahun secara otomatis membuat pihak pemberi hibah, dalam hal ini Bank Dunia akan mengurangi kontribusi mereka terhadap proyek ini," katanya.
Pasalnya, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mengulang tender proyek itu. Karena, dinilai untuk mencari dana pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Hal tersebut disampikan Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/5/2014).
"Ahok menginginkan proyek kedua paket itu ditender ulang, kami curiga kasus ini akan sama seperti kasus Transjakarta yang dimana pemenang tendernya merupakan perusahaan yang dekat dengan pemerintah Jokowi. Kami juga melihat dananya akan dipakai untuk dana kampanye Pilpres 2014 mendatang," katanya.
Ucok juga menyarankan, Pemrov DKI mengkaji kembali rencana percepatan tersebut. Jangan sampai proyek ini digunakan sebagai langkah mencari sensasi untuk pencitraan mengingat Jokowi maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2014.
"Harus dikaji kembali lebih matang. Jangan hanya untuk mencari sensasi pencitraan agar lebih populer jelang pilpres, kalau nantinya sangat merugikan keuangaan Jakarta, atau merugi uang pembayar pajak rakyat Jakarta," pungkasnya.
Kata Uchok, pengerukan sungai dalam dua paket JEDI yang akan dilakukan sendiri oleh Pemprov DKI, menggunakan APBD DKI Jakarta akan mengakibatkan pembengkakan anggaran DKI, terlebih Pemrov DKI ingin mempercepat target dari lima tahun menjadi dua tahun.
"Target yang seharusnya lima tahun dipercepat menjadi dua tahun secara otomatis membuat pihak pemberi hibah, dalam hal ini Bank Dunia akan mengurangi kontribusi mereka terhadap proyek ini," katanya.
(mhd)
