UN terancam diulang, Bupati sibuk urus partai
UN terancam diulang, Bupati sibuk urus partai
A
A
A
Sindonews.com - Anggota DPRD Karanganyar, Jawa Tengah, Romdloni menuding kebocoran kunci jawaban Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK yang berhasil dibongkar pihak kepolisian tidak mungkin akan terjadi apabila Bupati Juliatmono tidak menyepelekan pendidikan.
Pasalnya, hingga saat ini, Bupati seakan membiarkan posisi kepala dinas pendidikan dalam keadaan kosong. Praktis, struktural di bawahnya tidak berani mengambil keputusan strategis dalam dunia pendidikan, di Karanganyar. Termasuk mengontrol kebijakan UN.
"Sekarang kalau posisi kepala dinas pendidikan dibiarkan kosong siapa yang bertanggungjawab? Jelas struktural di bawahnya tidak bisa bertanggungjawab. Harusnya sebagai kepala daerah jangan asal mutasi orang. Apalagi sampai membiarkan posisi kepala dinas kosong,” katanya, di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (22/4/2014).
Menurut politikus PPP ini, beredar bebasnya kunci jawaban UN sudah sangat jelas mencoreng dunia pendidikan, di Karanganyar. Sehingga, sebelum masa baktinya sebagai anggota dewan periode 2009-2014 berakhir, pada Agustus ini, dirinya akan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (Pemkab) Karanganyar.
"Tetap kita akan meminta pertanggungjawaban Pemkab sebelum masa bakti berakhir. Ini tidak bisa dibiarkan, harus diselesaikan," paparnya.
Menyangkut adanya jual beli kunci jawaban UN, pihak DPRD masih menunggu jawaban dari Kementerian Pendidikan, menyangkut tingkat akurasi kebenaran kunci jawaban tersebut.
Bila kebenaran kunci jawaban tersebut 99,99 persen benar, maka tidak ada cara lain, UN di Karanganyar harus diulang.
"Kalau sampai 99,99 persen jawaban kunci itu benar, setelah ada jawaban dari Kemendiknas, maka tidak ada upaya lain, UN di Karanganyar harus diulang kembali," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliatmono belum bisa dikonfirmasi terkait kekosongan posisi kepala dinas tersebut. Melalui salah satu staf bupati, didapatkan keterangan bila orang nomer satu di Karanganyar itu sibuk rapat internal Partai Golkar menyangkut rekapitulasi suara pemilu.
Pasalnya, hingga saat ini, Bupati seakan membiarkan posisi kepala dinas pendidikan dalam keadaan kosong. Praktis, struktural di bawahnya tidak berani mengambil keputusan strategis dalam dunia pendidikan, di Karanganyar. Termasuk mengontrol kebijakan UN.
"Sekarang kalau posisi kepala dinas pendidikan dibiarkan kosong siapa yang bertanggungjawab? Jelas struktural di bawahnya tidak bisa bertanggungjawab. Harusnya sebagai kepala daerah jangan asal mutasi orang. Apalagi sampai membiarkan posisi kepala dinas kosong,” katanya, di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (22/4/2014).
Menurut politikus PPP ini, beredar bebasnya kunci jawaban UN sudah sangat jelas mencoreng dunia pendidikan, di Karanganyar. Sehingga, sebelum masa baktinya sebagai anggota dewan periode 2009-2014 berakhir, pada Agustus ini, dirinya akan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (Pemkab) Karanganyar.
"Tetap kita akan meminta pertanggungjawaban Pemkab sebelum masa bakti berakhir. Ini tidak bisa dibiarkan, harus diselesaikan," paparnya.
Menyangkut adanya jual beli kunci jawaban UN, pihak DPRD masih menunggu jawaban dari Kementerian Pendidikan, menyangkut tingkat akurasi kebenaran kunci jawaban tersebut.
Bila kebenaran kunci jawaban tersebut 99,99 persen benar, maka tidak ada cara lain, UN di Karanganyar harus diulang.
"Kalau sampai 99,99 persen jawaban kunci itu benar, setelah ada jawaban dari Kemendiknas, maka tidak ada upaya lain, UN di Karanganyar harus diulang kembali," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliatmono belum bisa dikonfirmasi terkait kekosongan posisi kepala dinas tersebut. Melalui salah satu staf bupati, didapatkan keterangan bila orang nomer satu di Karanganyar itu sibuk rapat internal Partai Golkar menyangkut rekapitulasi suara pemilu.
(san)
Explore More