'Indonesia negara hukum bukan negara Ahok'
Minggu, 30 Maret 2014 - 12:13 WIB
'Indonesia negara hukum bukan negara Ahok'
A
A
A
Sindonews.com - Polemik antara Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Wiryatmoko terus bergulir. Dalam hal ini, Ahok dinilai telah menyalahi aturan yang ada di Indonesia sebagai negara hukum.
"Persoalam Indonesia negara hukum, bukan negaranya Ahok," kata pengamat pemerintah dan politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat Zaki Mubarak melalui pesan singkatnya kepada Sindonews, Minggu (30/3/2014).
Apa yang sudah dilakukan Wiryatmoko dengan menolak hibat tersebut, Zaki menilai, sikap Plt Sekda itu sudah betul. Karena, sudah sesuai aturan.
"Dalam kasus sumbangan bus pengusaha yang disertai minta iklan gratis, sekda sudah betul," pungkasnya.
Karena, kata Zaki, Wiryatmoko tidak mau menabrak aturan yang sudah berlaku. Mak itu, lanjutnya, sekda itu mencari dasar hukumnya.
Sedangkan, kata dia, hal tersebut berbanding terbalik dengan keinginan politikus Partai Gerindra, yang maunya bawahannya harus nurut pada dia.
"Dia (Wiryatmoko) berhati-hati dengan mencari dasar hukumnya. Maunya Ahok, apa yang diinginkan harus terwujud tidak peduli dengan aturan hukum. Semuanya mau ditabrak," tandasnya.
Baca:
Ahok: Lebih baik tak ada Sekda
Dianggap sudah kaya, Ahok minta Wiryatmoko mundur
"Persoalam Indonesia negara hukum, bukan negaranya Ahok," kata pengamat pemerintah dan politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat Zaki Mubarak melalui pesan singkatnya kepada Sindonews, Minggu (30/3/2014).
Apa yang sudah dilakukan Wiryatmoko dengan menolak hibat tersebut, Zaki menilai, sikap Plt Sekda itu sudah betul. Karena, sudah sesuai aturan.
"Dalam kasus sumbangan bus pengusaha yang disertai minta iklan gratis, sekda sudah betul," pungkasnya.
Karena, kata Zaki, Wiryatmoko tidak mau menabrak aturan yang sudah berlaku. Mak itu, lanjutnya, sekda itu mencari dasar hukumnya.
Sedangkan, kata dia, hal tersebut berbanding terbalik dengan keinginan politikus Partai Gerindra, yang maunya bawahannya harus nurut pada dia.
"Dia (Wiryatmoko) berhati-hati dengan mencari dasar hukumnya. Maunya Ahok, apa yang diinginkan harus terwujud tidak peduli dengan aturan hukum. Semuanya mau ditabrak," tandasnya.
Baca:
Ahok: Lebih baik tak ada Sekda
Dianggap sudah kaya, Ahok minta Wiryatmoko mundur
(mhd)
