DKI diremehkan soal pembelian bus
Kamis, 27 Maret 2014 - 19:40 WIB
DKI diremehkan soal pembelian bus
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diyakini tidak akan mampu melakukan pembelian bus tanpa kerja sama. Maka itu, Pemprov DKI Jakarta diusulkan agar bekerja sama dengan pihak swasta.
"Ini pembelian masalah bus tidak akan pernah bisa beres kalau tidak kerja sama. Seharusnya DKI kerja sama dengan pihak swasta untuk pembelian bus itu," kata Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung saat dihubungi Sindonews, Kamis (27/3/2014).
Jika dalam pengadaan bus Transjakarta ada mark up, kata mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta 2007-2009 ini, maka kasus itu akan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau ada penyimpangan (pengadaan bus Transjakarta) yah harus diselesaikan lembaga terkait (KPK). Seperti pembelian bus itu, karena itu merupakan uang rakyat," katanya.
Masyarakat DKI Jakarta, lanjutnya, tidak terlalu memperhatikan permasalahan korupsi yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Masyarakat hanya mengharapkan pelayanan publik yang dibenahi Pemprov DKI lebih bagus dari sebelumnya.
Sekadar diketahui, pengadaan 3.000 bus yang dibeli Pemprov DKI Jakarta dari China mengalami permasalahan. Karena, bus yang didatangkan dari negeri bambu itu sudah mengalami kerusakan pada bagian tertentu, dan sudah berkarat.
Padahal, bus yang dibeli dari China itu harganya cukup fantastik. Per unit bus Transjakarta dibandrol seharga Rp3,7 miliar, sedangkan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dibeli dengan harga Rp650 juta per unit.
Baca:
Pengadaan bus Transjakarta buktikan pengawasan Jokowi lemah
Ada kecurangan dan kolusi di pengadaan bus Transjakarta
"Ini pembelian masalah bus tidak akan pernah bisa beres kalau tidak kerja sama. Seharusnya DKI kerja sama dengan pihak swasta untuk pembelian bus itu," kata Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung saat dihubungi Sindonews, Kamis (27/3/2014).
Jika dalam pengadaan bus Transjakarta ada mark up, kata mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta 2007-2009 ini, maka kasus itu akan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau ada penyimpangan (pengadaan bus Transjakarta) yah harus diselesaikan lembaga terkait (KPK). Seperti pembelian bus itu, karena itu merupakan uang rakyat," katanya.
Masyarakat DKI Jakarta, lanjutnya, tidak terlalu memperhatikan permasalahan korupsi yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Masyarakat hanya mengharapkan pelayanan publik yang dibenahi Pemprov DKI lebih bagus dari sebelumnya.
Sekadar diketahui, pengadaan 3.000 bus yang dibeli Pemprov DKI Jakarta dari China mengalami permasalahan. Karena, bus yang didatangkan dari negeri bambu itu sudah mengalami kerusakan pada bagian tertentu, dan sudah berkarat.
Padahal, bus yang dibeli dari China itu harganya cukup fantastik. Per unit bus Transjakarta dibandrol seharga Rp3,7 miliar, sedangkan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dibeli dengan harga Rp650 juta per unit.
Baca:
Pengadaan bus Transjakarta buktikan pengawasan Jokowi lemah
Ada kecurangan dan kolusi di pengadaan bus Transjakarta
(mhd)
