Tuntaskan secara internal, publik ingin pelayanan bagus
Kamis, 27 Maret 2014 - 20:08 WIB
Tuntaskan secara internal, publik ingin pelayanan bagus
A
A
A
Sindonews.com - Perselisihan yang terjadi antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Wiryatmoko, sangat disayangkan banyak pihak. Pasalnya, perselisihan itu malah membuat warga menilai kalau hubungan antara pejabat DKI tidak harmonis.
"Seharusnya tidak perlu terjadi konflik seperti itu. Karena, hal itu dapat diselesaikan di internal antara Wagub dan Sekda," kata Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung saat dihubungi Sindonews, Kamis (27/3/2014).
Karena, kata Lisman, masyarakat tidak memerlukan perselisihan itu. Yang diperlukan masyarakat, kata dia, sebuah pelayanan publik yang baik dan bagus.
"Bukan masalah seperti itu. Yah masalah itu harus diselesaikan, agar layanan publik bisa berjalan dengan bagus, jangan ada konflik itu," katanya.
Jika pengadaan bus Transjakarta, kata Lisman, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak swasta. Karena, sambungnya, jika pembelian bus itu dilakukan hanya oleh Pemprov DKI sendiri, maka hal tersebut akan memunculkan kecurangan.
"Kalau sama pihak swasta kan ada perjanjian, nah kalau ada yang tidak cocok dengan perjanjian (yang sudah disepakati), maka bisa dibawa ke pengadilan," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya mendapatkan 30 unit bus abntuan dari pihak swasta. Sayangnya, bus tersebut tidak bisa mengaspal karena ada beberapa kendala administrasi yang ditengarai Ahok hanya akal-akalan Sekda DKI saja.
Baca:
Ahok muak terus dikadali bawahannya
Emosi Ahok meledak, bus sumbangan swasta dipersulit
"Seharusnya tidak perlu terjadi konflik seperti itu. Karena, hal itu dapat diselesaikan di internal antara Wagub dan Sekda," kata Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung saat dihubungi Sindonews, Kamis (27/3/2014).
Karena, kata Lisman, masyarakat tidak memerlukan perselisihan itu. Yang diperlukan masyarakat, kata dia, sebuah pelayanan publik yang baik dan bagus.
"Bukan masalah seperti itu. Yah masalah itu harus diselesaikan, agar layanan publik bisa berjalan dengan bagus, jangan ada konflik itu," katanya.
Jika pengadaan bus Transjakarta, kata Lisman, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak swasta. Karena, sambungnya, jika pembelian bus itu dilakukan hanya oleh Pemprov DKI sendiri, maka hal tersebut akan memunculkan kecurangan.
"Kalau sama pihak swasta kan ada perjanjian, nah kalau ada yang tidak cocok dengan perjanjian (yang sudah disepakati), maka bisa dibawa ke pengadilan," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya mendapatkan 30 unit bus abntuan dari pihak swasta. Sayangnya, bus tersebut tidak bisa mengaspal karena ada beberapa kendala administrasi yang ditengarai Ahok hanya akal-akalan Sekda DKI saja.
Baca:
Ahok muak terus dikadali bawahannya
Emosi Ahok meledak, bus sumbangan swasta dipersulit
(mhd)
