Ramp Tol Bekasi gagal beroperasi
Senin, 17 Maret 2014 - 15:37 WIB
Ramp Tol Bekasi gagal beroperasi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyesalkan pembatalan operasi ramp (pintu keluar) Tol Bekasi Barat 3 di Jalan KH Noer Alie Kalimalang, Bekasi. Pembatalan tersebut, diakibatkan dana defisit sebesar Rp4,5 miliar yang diminta Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pembangunan fisik ramp tol Bekasi Barat 3 itu sebenarnya sudah rampung sejak Desember lalu. Namun sampai saat ini belum dioperasikan karena ada kesepakatan antara pihak ketiga dengan PT Jasamarga.
"Batal karena belum menyerahkan dana defisit," kata pria yang biasa disapa Pepen ini di Bekasi, Senin (17/3/2014).
Pintu tol yang semula akan diresmikan penggunaannya pada 10 Maret 2014 atau bertepatan dengan HUT Kota Bekasi ke 17 lalu, terpaksa ditunda akibat persoalan tersebut. Karena, persyaratan yang diminta BPJT belum terpenuhi.
"Kalau dana defisit sudah selesai, baru mereka mau memberikan izin operasionalnya," ujarnya.
Menurutnya, ramp tol ini dibangun guna mengurai kemacetan di sekitar Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cut Meutia. Dalam pembangunannya ramp tol ini dibiayai oleh pihak ketiga. Hanya saja, Pemkot Bekasi berperan dalam penyiapan perizinan dan pengawasan pembangunan.
Kendaraan yang melintasi ramp tol Bekasi Barat 3 nantinya mengurai kemacetan di Jalan Raya Ahmad Yani. Kendaraan yang keluar dari tol Jakarta-Cikampek, dapat keluar tol langsung ke Jalan KH Noer Alie atau Kalimalang melewati Grand Metropolitan Mal hingga ke Sumber Artha, perbatasan Jakarta Timur.
"Saya yakin dapat mengurai titik kemacetan yang ada di Bekasi, karena salah satunya kemacetan itu berada di pintu Tol Bekasi Barat," ungkapnya.
Dengan ada pintu keluar tol yang baru ini dapat mengurai titik kemacetan yang ada di wilayah Bekasi Selatan persisnya di Jalan Ahmad Yani.
Politikus Partai Golkar ini menegaskan, seharusnya PT Jasa Marga tidak hanya melihat dari sisi keuntungan secara finansial, namun yang lebih penting adalah fungsi sosial yaitu kebutuhan masyarakat yang tidak harus terkena macet tiap harinya. "Jasa Marga hanya menyediakan operatornya saja," tuturnya.
Untuk itu, lanjut dia, Pemkot akan menemui Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Komisi VI DPR RI untuk membahas mekanisme pengoperasian ramp Tol Bekasi Barat 3.
"Saya minta pemerintah pusat membantu kami, ini demi kepentingan Kota Bekasi terkait menetralisir kemacetan di wilayah kami," imbuhnya.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pembangunan fisik ramp tol Bekasi Barat 3 itu sebenarnya sudah rampung sejak Desember lalu. Namun sampai saat ini belum dioperasikan karena ada kesepakatan antara pihak ketiga dengan PT Jasamarga.
"Batal karena belum menyerahkan dana defisit," kata pria yang biasa disapa Pepen ini di Bekasi, Senin (17/3/2014).
Pintu tol yang semula akan diresmikan penggunaannya pada 10 Maret 2014 atau bertepatan dengan HUT Kota Bekasi ke 17 lalu, terpaksa ditunda akibat persoalan tersebut. Karena, persyaratan yang diminta BPJT belum terpenuhi.
"Kalau dana defisit sudah selesai, baru mereka mau memberikan izin operasionalnya," ujarnya.
Menurutnya, ramp tol ini dibangun guna mengurai kemacetan di sekitar Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cut Meutia. Dalam pembangunannya ramp tol ini dibiayai oleh pihak ketiga. Hanya saja, Pemkot Bekasi berperan dalam penyiapan perizinan dan pengawasan pembangunan.
Kendaraan yang melintasi ramp tol Bekasi Barat 3 nantinya mengurai kemacetan di Jalan Raya Ahmad Yani. Kendaraan yang keluar dari tol Jakarta-Cikampek, dapat keluar tol langsung ke Jalan KH Noer Alie atau Kalimalang melewati Grand Metropolitan Mal hingga ke Sumber Artha, perbatasan Jakarta Timur.
"Saya yakin dapat mengurai titik kemacetan yang ada di Bekasi, karena salah satunya kemacetan itu berada di pintu Tol Bekasi Barat," ungkapnya.
Dengan ada pintu keluar tol yang baru ini dapat mengurai titik kemacetan yang ada di wilayah Bekasi Selatan persisnya di Jalan Ahmad Yani.
Politikus Partai Golkar ini menegaskan, seharusnya PT Jasa Marga tidak hanya melihat dari sisi keuntungan secara finansial, namun yang lebih penting adalah fungsi sosial yaitu kebutuhan masyarakat yang tidak harus terkena macet tiap harinya. "Jasa Marga hanya menyediakan operatornya saja," tuturnya.
Untuk itu, lanjut dia, Pemkot akan menemui Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Komisi VI DPR RI untuk membahas mekanisme pengoperasian ramp Tol Bekasi Barat 3.
"Saya minta pemerintah pusat membantu kami, ini demi kepentingan Kota Bekasi terkait menetralisir kemacetan di wilayah kami," imbuhnya.
(mhd)
