DPRD Garut temukan kecurangan seleksi CPNS K2
DPRD Garut temukan kecurangan seleksi CPNS K2
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi A DPRD Garut menemukan kecurangan dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer kategori dua (K2).
“Dari beberapa penelusuran yang dilakukan, ternyata ada tenaga honor tahun 2007 yang lulus menjadi PNS. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2005, tenaga honor yang berhak jadi PNS adalah mereka yang telah mengabdi di bawah tahun 2004,” ujar anggota Komisi A DPRD Garut Wawan Kurnia, Senin (24/2/2014).
Berdasarkan laporan yang dia terima, banyak tenaga honor yang telah bekerja sejak 2002, namun tidak lolos seleksi CPNS K2. Sebagai contoh, anggota forum tenaga kerja kontrak yang telah bekerja sejak lama, berjumlah 1.700 anggota, hanya diterima 200 orang saja. “Mereka telah mengabdi sejak lama di pemerintahan, namun tidak lulus,” tegasnya.
Atas ketidakadilan itu, anggota DPRD Garut meminta Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah (BKD) Garut untuk melakukan verifikasi selama pemberkasan CPNS. Dia juga meminta agar BKD menganulir CPNS yang tidak memenuhi syarat.
"Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Kabupaten Garut Asep Sulaeman akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri kasus ini. Kami akan telusuri kasus ini,” terangnya.
Asep menilai, indikasi kecurangan di proses seleksi CPNS bisa saja terjadi. Alasannya karena keterangan masa kerja dibuat oleh kepala kantor intansi masing-masing, bukan oleh BKD Garut.
“Ada indikasi saling membantu, karena itu bila terbukti ada pejabat yang membuat surat keterangan palsu bagi pegawai honorer yang lulus CPNS akan kena sanksi,” ungkapnya.
Seperti diketahui, tenaga honorer K2 di Garut yang tidak lulus akan melakukan aksi ke Istana Presiden, di Jakarta, pada Rabu 26 Februari 2014 mendatang. Menurut informasi yang dihimpun, aksi tersebut akan dilakukan secara serempak.
“Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Garut positif akan ke Jakarta. Kami akan bergerak bersama forum tenaga honor lain di Indonesia,” kata Ketua DPP FAGAR Garut Saepulloh.
Diungkapkan Saepulloh, janji yang ditawarkan oleh Bupati Garut Rudy Gunawan untuk bersama-sama datang ke Kemenpan dan BKN hingga kini belum ada kabar. Dari informasi yang diterimanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sedang melakukan validasi data peserta tes CPNS yang lolos.
“Sampai hari ini belum ada undangan dari bupati, katanya akan dikaji dulu di pemda. Dengan atau tanpa undangan Bupati Garut, kami tetap akan ke Jakarta. Kekuatan massa dari Garut sekira dua bus, sedangkan massa dari Jawa Barat 20 bus,” jelasnya.
“Dari beberapa penelusuran yang dilakukan, ternyata ada tenaga honor tahun 2007 yang lulus menjadi PNS. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2005, tenaga honor yang berhak jadi PNS adalah mereka yang telah mengabdi di bawah tahun 2004,” ujar anggota Komisi A DPRD Garut Wawan Kurnia, Senin (24/2/2014).
Berdasarkan laporan yang dia terima, banyak tenaga honor yang telah bekerja sejak 2002, namun tidak lolos seleksi CPNS K2. Sebagai contoh, anggota forum tenaga kerja kontrak yang telah bekerja sejak lama, berjumlah 1.700 anggota, hanya diterima 200 orang saja. “Mereka telah mengabdi sejak lama di pemerintahan, namun tidak lulus,” tegasnya.
Atas ketidakadilan itu, anggota DPRD Garut meminta Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah (BKD) Garut untuk melakukan verifikasi selama pemberkasan CPNS. Dia juga meminta agar BKD menganulir CPNS yang tidak memenuhi syarat.
"Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Kabupaten Garut Asep Sulaeman akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri kasus ini. Kami akan telusuri kasus ini,” terangnya.
Asep menilai, indikasi kecurangan di proses seleksi CPNS bisa saja terjadi. Alasannya karena keterangan masa kerja dibuat oleh kepala kantor intansi masing-masing, bukan oleh BKD Garut.
“Ada indikasi saling membantu, karena itu bila terbukti ada pejabat yang membuat surat keterangan palsu bagi pegawai honorer yang lulus CPNS akan kena sanksi,” ungkapnya.
Seperti diketahui, tenaga honorer K2 di Garut yang tidak lulus akan melakukan aksi ke Istana Presiden, di Jakarta, pada Rabu 26 Februari 2014 mendatang. Menurut informasi yang dihimpun, aksi tersebut akan dilakukan secara serempak.
“Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Garut positif akan ke Jakarta. Kami akan bergerak bersama forum tenaga honor lain di Indonesia,” kata Ketua DPP FAGAR Garut Saepulloh.
Diungkapkan Saepulloh, janji yang ditawarkan oleh Bupati Garut Rudy Gunawan untuk bersama-sama datang ke Kemenpan dan BKN hingga kini belum ada kabar. Dari informasi yang diterimanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sedang melakukan validasi data peserta tes CPNS yang lolos.
“Sampai hari ini belum ada undangan dari bupati, katanya akan dikaji dulu di pemda. Dengan atau tanpa undangan Bupati Garut, kami tetap akan ke Jakarta. Kekuatan massa dari Garut sekira dua bus, sedangkan massa dari Jawa Barat 20 bus,” jelasnya.
(san)
Explore More