Duh, ada jual-beli gelar kerajaan untuk pejabat & tokoh politik

Sindonews.com - Sejumlah pejabat dan tokoh politik di Indonesia mendapat gelar kehormatan dari beberapa kerajaan atau kesultanan. Diduga ada praktik jual-beli dalam pemberian gelar tersebut. Hal ini dibenarkan Sekjen Silaturahmi Raja dan Sultan Nusantara (Silatnas), Benny Ahmad.

"Ini menariknya, kalau dulu raja-raja di zaman dulu mau makan tinggal minta, mau baju tinggal minta, dan lain sebagainya. Tapi pada saat (Indonesia) sudah jadi republik, turunan (kerajaan) tidak punya apa-apa," kata Benny di Bandung, Jawa Barat, Minggu (23/2/2014).

Saat ini, para raja dan sultan hanya menyandang status. Sedangkan kehidupan mereka saat ini jauh dibandingkan zaman dulu. Sisi keuangan pun memprihatinkan. Praktik jual-beli gelar pun terjadi.

"Saat tidak punya apa-apa, yang ada hanya status doang. Pada saat status doang, dia bikin perjanjian (dengan pejabat), dia kasih gelar tapi minta rezeki untuk makan. Nah akhirnya ada transaksi jual-beli dan itu dilakukan," ungkapnya.

Hal itu dipandang sebuah hal miris. Padahal seharusnya hal itu tak boleh terjadi. Praktik pemberian gelar dari kerajaan atau kesultanan pun harusnya dilakukan secara benar sesuai adat dan istiadat yang ada.

"Ini yang sering saya bilang, kalau mau memberi gelar kepada seseorang, seseorang itu diberi gelar apabila sudah loyal, cinta, dan ada karyanya bagi (kerajaan atau kesultanan) di daerah itu, boleh diberikan (gelar)," ungkap Benny yang juga Raja Samu Samu.

Menurut Benny, pemberian gelar yang benar itu dilakukan di kerajaan atau kesultanan yang memberikan gelar sesuai dengan adat istiadat dan budaya kerajaannya.

"Intinya kalau pemberian gelar itu adanya di keraton, secara adat istiadatnya benar, itu tidak bermasalah. Tapi umpamanya itu pemberian gelar adanya di hotel, di restoran, itu tidak ada dalam adat istiadat," paparnya.

Ia pun tahu beberapa orang yang menerima gelar dan kerajaan yang memberi gelar.

"Kalau bicara mengenai ada tokoh-tokoh politik dapat gelar, saya tahu. Ada beberapa menteri mendapat gelar," timpalnya.

Tapi Benny enggan menjawab lebih panjang lagi seputar jual-beli gelar dari kerajaan atau kesultanan, termasuk siapa pelaku jual-beli gelar. Ia lebih senang membahas seputar penyetaraan atau standarisasi adat istidat dan budaya nusantara.

Standarisasi itu bertujuan agar tidak ada lagi adat istiadat dan budaya yang menyimpang dari yang seharusnya. Hal itu yang kemudian dibahas dalam Konvensi Adat, Adab, dan Budaya Nusantara 2014 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Minggu (23/2/2014).