Ini isi pertemuan PT Jakarta Monorail & DKI
Rabu, 19 Februari 2014 - 19:53 WIB
Ini isi pertemuan PT Jakarta Monorail & DKI
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi DKI kembali memanggil PT Jakarta Monorail (JM) ke Balai Kota (Balkot) DKI Jakarta terkait kelanjutan proyek monorel yang kembali mangkrak.
Deputi Gubernur Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Sarwo Handayani membeberkan, dalam pertemuan itu pihaknya menanyakan kelanjutan proyek monorel kepada PT Jakarta Monorail.
"Tadi bahasannya tentang penyelesaian PKS (Perjanjian Kerja Sama). Itu bisa kita bilang adendum, memang keliatannya lama karena menyita waktu," katanya di Balai Kota, Rabu (19/2/2014).
Sarwo melanjutkan, dalam pertemuan itu, PT JM diminta agar segera menyelesaikan persoalan PKS ini hingga akhir Februari. Mengingat, Pemprov DKI menginginkan mega proyek monorel tetap dilanjutkan.
"Namun dengan catatan, PKS itu bisa diselesaikan PT Jakarta Monorail," sambungnya.
Menurut Sarwo, segala macam aspek tekhnis seperti masalah pembangunan depo dan stasiun monorel akan dibahas di dalam PKS PT Jakarta Monorail. Termasuk melengkapi persyaratan finansial, model pembiayaan yang akan diselesaikan perusahaan tersebut akhir bulan ini.
"Masalah tiang monorel termasuk persyaratan yang akan diselesaikan sebelum tandatangan PKS," bebernya.
Ia mengutarakan, persoalan tiang PT Jakarta Monorail dengan PT Adhi Karya akan bergantung pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemprov DKI sendiri telah memfasilitasi dengan membuat surat ke BPKP terkait penyelesaian tiang monorel.
"Ya memang penyelesaian dengan PT Adhi Karya itu tergantung BPKP. Pemprov DKI telah fasilitasi dan buat surat ke BPKP dalam penyelesaian tiang," tandasnya.
Baca juga:
DPRD DKI penasaran skema ambil alih monorel
Jokowi pede proyek monorel dilanjutkan
Sindir Jokowi, DPRD: Dari kemarin ngapain aja!
Deputi Gubernur Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Sarwo Handayani membeberkan, dalam pertemuan itu pihaknya menanyakan kelanjutan proyek monorel kepada PT Jakarta Monorail.
"Tadi bahasannya tentang penyelesaian PKS (Perjanjian Kerja Sama). Itu bisa kita bilang adendum, memang keliatannya lama karena menyita waktu," katanya di Balai Kota, Rabu (19/2/2014).
Sarwo melanjutkan, dalam pertemuan itu, PT JM diminta agar segera menyelesaikan persoalan PKS ini hingga akhir Februari. Mengingat, Pemprov DKI menginginkan mega proyek monorel tetap dilanjutkan.
"Namun dengan catatan, PKS itu bisa diselesaikan PT Jakarta Monorail," sambungnya.
Menurut Sarwo, segala macam aspek tekhnis seperti masalah pembangunan depo dan stasiun monorel akan dibahas di dalam PKS PT Jakarta Monorail. Termasuk melengkapi persyaratan finansial, model pembiayaan yang akan diselesaikan perusahaan tersebut akhir bulan ini.
"Masalah tiang monorel termasuk persyaratan yang akan diselesaikan sebelum tandatangan PKS," bebernya.
Ia mengutarakan, persoalan tiang PT Jakarta Monorail dengan PT Adhi Karya akan bergantung pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemprov DKI sendiri telah memfasilitasi dengan membuat surat ke BPKP terkait penyelesaian tiang monorel.
"Ya memang penyelesaian dengan PT Adhi Karya itu tergantung BPKP. Pemprov DKI telah fasilitasi dan buat surat ke BPKP dalam penyelesaian tiang," tandasnya.
Baca juga:
DPRD DKI penasaran skema ambil alih monorel
Jokowi pede proyek monorel dilanjutkan
Sindir Jokowi, DPRD: Dari kemarin ngapain aja!
(ysw)
