DPRD DKI penasaran skema ambil alih monorel
Rabu, 19 Februari 2014 - 16:13 WIB
DPRD DKI penasaran skema ambil alih monorel
A
A
A
Sindonews.com - Begitu mengetahui proyek monorel kembali mangkrak, anggota Komisi B DPRD DKI mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi selama ini, Komisi B sama sekali tak dilibatkan dalam pembahasan proyek monorel tersebut.
Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI, Slamet Nurdin, proyek monorel sudah lama tidak diperbincangkan di kalangan legislatif, tepatnya ketika ada investor baru yang berencana ikut membantu melanjutkan proyek ini.
"Di dewan, ini sudah lama enggak dibincangkan. Praktis semenjak ada investor baru ini tidak pernah dibicarakan. Kalaupun ada pembahasan ini hanya ada di ranah eksekutif," ujarnya ketika dihubungi, Rabu (19/2/2014).
Menurut Slamet, DPRD DKI sebenarnya ingin mengajukan beberapa pertanyaan prinsip terkait kelangsungan proyek monorel. Misalnya terkait penentuan tarif armada transportasi massal berbasis rel tersebut serta hitung-hitungan Public Service Obligation (PSO).
"Kalau monorel ini jalan pasti kita bicara tarif. Jadi PSO berapa, karena pasti hitung-hitungan bisnis, ini enggak untung. Makanya kita ingin ada paparan jelas tentang permasalahan financing mereka," ujarnya.
Menurut Slamet, jajarannya juga ingin mengetahui skema pengambilalihan proyek ke PT Jakarta Monorail. Sebab selama ini anggota DPRD di Komis B dari sejak awal tidak pernah diajak bicara mengenai ini.
"Skema pengambil alihan itu bagaimana sih? PSO-nya seperti apa? Sejauh apa? Nah itu yang belum kita dapat gambarannya. Karena memang dari awal kami enggak diajak ngomong," tandasnya.
Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI, Slamet Nurdin, proyek monorel sudah lama tidak diperbincangkan di kalangan legislatif, tepatnya ketika ada investor baru yang berencana ikut membantu melanjutkan proyek ini.
"Di dewan, ini sudah lama enggak dibincangkan. Praktis semenjak ada investor baru ini tidak pernah dibicarakan. Kalaupun ada pembahasan ini hanya ada di ranah eksekutif," ujarnya ketika dihubungi, Rabu (19/2/2014).
Menurut Slamet, DPRD DKI sebenarnya ingin mengajukan beberapa pertanyaan prinsip terkait kelangsungan proyek monorel. Misalnya terkait penentuan tarif armada transportasi massal berbasis rel tersebut serta hitung-hitungan Public Service Obligation (PSO).
"Kalau monorel ini jalan pasti kita bicara tarif. Jadi PSO berapa, karena pasti hitung-hitungan bisnis, ini enggak untung. Makanya kita ingin ada paparan jelas tentang permasalahan financing mereka," ujarnya.
Menurut Slamet, jajarannya juga ingin mengetahui skema pengambilalihan proyek ke PT Jakarta Monorail. Sebab selama ini anggota DPRD di Komis B dari sejak awal tidak pernah diajak bicara mengenai ini.
"Skema pengambil alihan itu bagaimana sih? PSO-nya seperti apa? Sejauh apa? Nah itu yang belum kita dapat gambarannya. Karena memang dari awal kami enggak diajak ngomong," tandasnya.
(ysw)
