Warga miskin Makassar tolak komersialisasi kesehatan
Warga miskin Makassar tolak komersialisasi kesehatan
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan warga miskin Makassar yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Makassar menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).
Sebelumnya, mereka berkonsentrasi di Fly Over Tol Reformasi Urip Sumohardjo, Makassar. Dalam aksinya, mereka menyuarakan penolakan komersialisasi kesehatan atas berlakunya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Koordinator aksi Muhammad Asrul mengatakan, warga miskin di Makassar menilai pemerintah mengemas produk liberalisasi kesehatan lewat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana ada kewajiban yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk membayar iuran.
Dalam iuran itu, lanjut dia, rakyat diminta harus membayar dengan perincian perawatan rumah sakit Kelas 3 sebesar Rp25.500, Kelas 2 Rp42.000 dan kelas 1 Rp59.000.
"Hak dasar masyarakat Indonesia lewat UUD 1945 telah dilanggar lewat UU BPJS dan SJSN. Maka dengan itu kami gelorakan Pasal 33 Undang-undang 1945," katanya.
Sementara itu, pengurus SRMI Kota Makassar Saidah Aras meminta agar pemerintah segera melakukan pencabutan subsidi kesehatan yang diasuransikan warga negara Indonesia.
"Ada 39 ribu warga miskin di Makassar dan hanya Rp10 ribu jiwa yang ditanggung pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya, mereka berkonsentrasi di Fly Over Tol Reformasi Urip Sumohardjo, Makassar. Dalam aksinya, mereka menyuarakan penolakan komersialisasi kesehatan atas berlakunya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Koordinator aksi Muhammad Asrul mengatakan, warga miskin di Makassar menilai pemerintah mengemas produk liberalisasi kesehatan lewat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana ada kewajiban yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk membayar iuran.
Dalam iuran itu, lanjut dia, rakyat diminta harus membayar dengan perincian perawatan rumah sakit Kelas 3 sebesar Rp25.500, Kelas 2 Rp42.000 dan kelas 1 Rp59.000.
"Hak dasar masyarakat Indonesia lewat UUD 1945 telah dilanggar lewat UU BPJS dan SJSN. Maka dengan itu kami gelorakan Pasal 33 Undang-undang 1945," katanya.
Sementara itu, pengurus SRMI Kota Makassar Saidah Aras meminta agar pemerintah segera melakukan pencabutan subsidi kesehatan yang diasuransikan warga negara Indonesia.
"Ada 39 ribu warga miskin di Makassar dan hanya Rp10 ribu jiwa yang ditanggung pemerintah," ujarnya.
(rsa)
Explore More