Korban banjir Rawa Buaya akan dibuatkan rusun
Kamis, 16 Januari 2014 - 20:26 WIB
Korban banjir Rawa Buaya akan dibuatkan rusun
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Lokasi Binaan (Lokbin) Cengkareng, Jakarta Barat. Pembangunan Rusun tersebut diperuntukan untuk sejumlah warga sekitar bantaran kali.
Hal itu ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung di lokbin yang menjadi tempat pengungsian korban banjir warga Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
Menurutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera membangun rusunawa yang terpadu dengan pasar.
"Kami hanya tinggal menunggu pengesahan APBD DKI 2014 oleh DPRD DKI. Dan setelah disahkan pembangunan akan segera dilakukan,” kata Jokowi di lokbin, Kamis (16/1/2014).
Jokowi menjelaskan, untuk menangani banjir di Jakarta, pihaknya akan terus menggenjot program normalisasi kali, termasuk kali Angke yang menyebabkan wilayah Rawabuaya dan sekitarnya tergenang.
Namun, tidak semua normalisasi kali merupakan kewenangan Pemrov, sebab sebagian besar kali merupakan kewenangan Kementrian PU.
Selain itu normalisasi juga terkendala oleh pembebasan lahan. Untuk itu, sebelum melakukan normalisasi, pihaknya berencana terlebih dahulu merelokasi warga bantaran kali ke Rusunawa.
Hal itu ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung di lokbin yang menjadi tempat pengungsian korban banjir warga Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
Menurutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera membangun rusunawa yang terpadu dengan pasar.
"Kami hanya tinggal menunggu pengesahan APBD DKI 2014 oleh DPRD DKI. Dan setelah disahkan pembangunan akan segera dilakukan,” kata Jokowi di lokbin, Kamis (16/1/2014).
Jokowi menjelaskan, untuk menangani banjir di Jakarta, pihaknya akan terus menggenjot program normalisasi kali, termasuk kali Angke yang menyebabkan wilayah Rawabuaya dan sekitarnya tergenang.
Namun, tidak semua normalisasi kali merupakan kewenangan Pemrov, sebab sebagian besar kali merupakan kewenangan Kementrian PU.
Selain itu normalisasi juga terkendala oleh pembebasan lahan. Untuk itu, sebelum melakukan normalisasi, pihaknya berencana terlebih dahulu merelokasi warga bantaran kali ke Rusunawa.
(ysw)
