2,5 jam Pelabuhan Cirebon diblokir massa

Sindonews.com - Ribuan demonstran yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) melakukan aksi pemblokiran selama 2,5 jam di dua gerbang yang menjadi akses masuk ke Pelabuhan Cirebon.

Aksi tersebut sontak sempat memacetkan sepanjang Jalan Sisingamangaraja di sekitar Pelabuhan Cirebon. Mereka sempat mengancam pemblokiran dilakukan untuk menghalangi setiap kendaraan operasional Pelindo keluar pelabuhan hingga sore hari, baik pada Pintu 1 maupun Pintu 3.

Kemacetan terutama pula terjadi ketika mereka datang ke pelabuhan dengan berkonvoi menggunakan beragam kendaraan bermotor, seperti bus, puluhan mobil, maupun sepeda motor. Seraya membawa bendera dan mengenakan seragam GMBI, massa berorasi di depan Pintu 1 yang menjadi salah satu gerbang masuk, mulai sekira pukul 10.30 Wib.

Unjuk rasa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian yang dibantu personel Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengatur lalu lintas, serta aparat keamanan Pelabuhan. Pelindo dianggap tak transparan soal penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Ketua GMBI Distrik Kabupaten Sumedang, Toni T, menyampaikan, apabila realisasi CSR jelas, maka tak ada profesi pencari sisa batu bara (grandong) yang pelakonnya kebanyakan warga sekitar pelabuhan.

Mereka juga mengeluhkan jalan rusak yang diduga terjadi akibat lalu lalang pengangkutan batu bara. Dalam salah satu orasinya Ketua GMBI Distrik Cirebon Raya Agus Zaenuddin mengungkapkan, kebijakan Pelindo bahkan dituding karut marut hingga berimbas pada kesenjangan sosial dan tidak kondusifnya daerah.

"Kami menuntut transparansi Pelindo soal ini," ujar dia.

Setelah beberapa lama berorasi, sejumlah perwakilan diterima pihak manajemen Pelindo. General Manajer PT Pelindo Cabang Cirebon, Yedi Kusmayadi, memastikan pihaknya telah berlaku transparan.

"Kami badan publik yang diaudit lho pak. Hanya memang sosialisasinya mungkin kurang," kata dia didampingi konsultan hukum Pelindo Panji Amiarsa.

Terkait CSR, yang disebut pihaknya sebagai program perawatan fasilitas dan dampak lingkungan, penentu penerimanya adalah Kementerian BUMN. Pihaknya selaku cabang hanya mengurus operasional. Dalam kesempatan itu dia menyebut, operasional pelabuhan terhitung besar yang mencapai Rp5,5 miliar setiap tahunnya.

Pada 2013 pihaknya menyalurkan dana untuk Program Kemitraan sekitar Rp 500juta dan Bina Lingkungan sekitar Rp200 juta, baik untuk wilayah Kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon.

Hanya, lanjut dia, apabila ada masukan dari masyarakat terkait penyaluran CSR, pihaknya bisa menerima. Usai menyampaikan aspirasinya, massa pun membubarkan diri sekira pukul 13.10 Wib.