Soal banjir, Depok sarankan DKI ikuti hukum alam
Selasa, 03 Desember 2013 - 15:51 WIB
Soal banjir, Depok sarankan DKI ikuti hukum alam
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengikuti hukum alam untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta. Pasalnya, Depok tidak bisa disalahkan dalam bencana banjir di Jakarta.
"Ikuti hukum alam saja. Silakan DKI hitung derasnya air hujan, dan berapa volume air hujan yang turun ke bumi," kata Wali Kota Nur Mahmudi saat bertandang ke Okezone Gedung HighEnd (ex. Bimantara) Lantai 4, Jalan Kebon Sirih Kav 17-19, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2013).
Dia juga mengimbau, masyarakat agar tidak membuat rumah di bibir kali yang dapat menimbulkan banjir. Karena, kata dia, hal itu bisa mengganggu aliran air yang ada. "Jangan membuat rumah di dekat daerah resapan air, kali," ujarnya.
Maka itu, mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan periode 2000 itu mengatakan, lebih baik Pemprov DKI Jakarta mendalami setu yang ada di Depok.
"Lebih baik didalami, yang tadinya dua meter dijadikan lima meter atau 10 meter. Karena, itu bisa menampung air hujan labih banyak lagi, walaupun air itu nantinya akan mengalir juga," tuturnya.
Sekadar diketahui, untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta pemerintah pusat diminta turun gunung mengatasi permasalahan tersebut. Pasalnya, problem banjir itu bukan hanya tangggung jawab Pemprov DKI saja tapi semua pihak.
"Kalau hanya debat kusir tentu tidak akan selesai. Pemerintah (pusat) harus turun gunung. Dan dengan progam NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) diharapkan mampu mengatasi banjir Jakarta," kata mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) periode 1992-1995 Enggartiasto Lukita di Depok, Rabu 26 November 2013.
"Ikuti hukum alam saja. Silakan DKI hitung derasnya air hujan, dan berapa volume air hujan yang turun ke bumi," kata Wali Kota Nur Mahmudi saat bertandang ke Okezone Gedung HighEnd (ex. Bimantara) Lantai 4, Jalan Kebon Sirih Kav 17-19, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2013).
Dia juga mengimbau, masyarakat agar tidak membuat rumah di bibir kali yang dapat menimbulkan banjir. Karena, kata dia, hal itu bisa mengganggu aliran air yang ada. "Jangan membuat rumah di dekat daerah resapan air, kali," ujarnya.
Maka itu, mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan periode 2000 itu mengatakan, lebih baik Pemprov DKI Jakarta mendalami setu yang ada di Depok.
"Lebih baik didalami, yang tadinya dua meter dijadikan lima meter atau 10 meter. Karena, itu bisa menampung air hujan labih banyak lagi, walaupun air itu nantinya akan mengalir juga," tuturnya.
Sekadar diketahui, untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta pemerintah pusat diminta turun gunung mengatasi permasalahan tersebut. Pasalnya, problem banjir itu bukan hanya tangggung jawab Pemprov DKI saja tapi semua pihak.
"Kalau hanya debat kusir tentu tidak akan selesai. Pemerintah (pusat) harus turun gunung. Dan dengan progam NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) diharapkan mampu mengatasi banjir Jakarta," kata mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) periode 1992-1995 Enggartiasto Lukita di Depok, Rabu 26 November 2013.
(mhd)
