Pengamat: DKI sendirian atasi macet
Rabu, 13 November 2013 - 11:05 WIB
Pengamat: DKI sendirian atasi macet
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI saat ini dinilai bekerja sendirian dalam menyelesaikan persoalan macet yang sudah semakin parah. Karena berbagai kebijakan yang hendak dijalankan Pemprov DKI terbentur dengan pemerintah pusat.
Seperti halnya dengan rencana pembatasan kendaraan di dalam kota Jakarta saat ini kemudian menjadi berlawanan dengan dikeluarkannya mobil murah oleh pemerintah.
Peran Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai pembantu presiden dalam mencari solusi atas persoalan yang ada saat ini dipertanyakan dalam mengatasi kemacetan di DKI Jakarta.
"Kalau dipikir pikir presiden kan punya UKP4 itu kan termasuk menyelesaikan kemacetan. Tapi apa artinya mereka kalau kemudian muncul kebijakan publik antara pembatasan kendaraan dengan mobil murah yang berbeda seperti saat ini," kata Pengamat Transportasi Sutanto Suhodo kepada Sindonews, Rabu (13/11/2013).
Sutanto juga mempertanyakan kemampuan mereka untuk membantu Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam mensinkronisasikan pemikiran dalam mencari solusi.
"Saya tidak tahu apakah mereka kurang jeli. Karena saya rasa sudah jelas persoalannya bahwa DKI sudah kebanyakan kendaraan," tukasnya.
Padahal, menurut Sutanto pemerintah pusat sudah berusaha membatasi seperti misalnya pembatasan subsidi BBM dengan alasan untuk membantu masyarakat.
"Kalau kemudian kendaraan pribadi itu ditambah dengan mobil murah apakah itu tidak bertentangan dengan pemerintah pusat yang ingin menyelesaikan urusan subsidi BBM yang tinggi," tegasnya.
Seperti halnya dengan rencana pembatasan kendaraan di dalam kota Jakarta saat ini kemudian menjadi berlawanan dengan dikeluarkannya mobil murah oleh pemerintah.
Peran Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai pembantu presiden dalam mencari solusi atas persoalan yang ada saat ini dipertanyakan dalam mengatasi kemacetan di DKI Jakarta.
"Kalau dipikir pikir presiden kan punya UKP4 itu kan termasuk menyelesaikan kemacetan. Tapi apa artinya mereka kalau kemudian muncul kebijakan publik antara pembatasan kendaraan dengan mobil murah yang berbeda seperti saat ini," kata Pengamat Transportasi Sutanto Suhodo kepada Sindonews, Rabu (13/11/2013).
Sutanto juga mempertanyakan kemampuan mereka untuk membantu Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam mensinkronisasikan pemikiran dalam mencari solusi.
"Saya tidak tahu apakah mereka kurang jeli. Karena saya rasa sudah jelas persoalannya bahwa DKI sudah kebanyakan kendaraan," tukasnya.
Padahal, menurut Sutanto pemerintah pusat sudah berusaha membatasi seperti misalnya pembatasan subsidi BBM dengan alasan untuk membantu masyarakat.
"Kalau kemudian kendaraan pribadi itu ditambah dengan mobil murah apakah itu tidak bertentangan dengan pemerintah pusat yang ingin menyelesaikan urusan subsidi BBM yang tinggi," tegasnya.
(ysw)
