Kisruh DPT, KPU dinilai tidak profesional
Rabu, 30 Oktober 2013 - 10:44 WIB
Kisruh DPT, KPU dinilai tidak profesional
A
A
A
Sindonews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat dinilai tidak profesional dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jabar untuk Pemilu 2014.
Penyisiran ulang yang dilakukan belum membuahkan hasil, padahal Pemilu Legislatif tinggal menunggu hitungan bulan, tepatnya 9 April 2014.
Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan, seharusnya penetapan DPT dan logistik ditentukan jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu.
“KPU belum profesional, padahal tinggal enam bulan lagi. Kalau satu step ada yang ketinggalan, itu bisa kacau,” ujar Muradi kepada wartawan di Bandung, Rabu (30/10/13).
Dia khawatir persoalan ini sama dengan Pemilu 2009. Saat itu, KPU karut marut oleh permasalahan DPT dan pengaturan logistik.
Contoh ketidakseriusan KPU, minimnya insentif yang diberikan kepada petugas yang mengurus DPT. Padahal, mereka merupakan ujung tombak dalam mendata pemilih.
“Bayangkan, mereka diberi insentif hanya Rp350.000 per bulan. Artinya, keseriusan KPU patut diragukan,” ucapnya.
Menurut dia, komisioner KPU tidak menjalankan tugasnya sepenuh hati. Mereka tidak bertugas untuk lembaga dan kepentingan negara melainkan mencari pekerjaan.
“Saya khawatir kualitas KPU memburuk dan tidak bisa memberikan yang terbaik,” kata Muradi.
Seperti diketahui, saat ini DPT Jawa Barat untuk Pemilu 2013 tengah disisir untuk keempat kalinya. Belum ada hasil akhir mengenai berapa jumlah pemilih di pesta demokrasi nanti.
Penyisiran ulang yang dilakukan belum membuahkan hasil, padahal Pemilu Legislatif tinggal menunggu hitungan bulan, tepatnya 9 April 2014.
Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan, seharusnya penetapan DPT dan logistik ditentukan jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu.
“KPU belum profesional, padahal tinggal enam bulan lagi. Kalau satu step ada yang ketinggalan, itu bisa kacau,” ujar Muradi kepada wartawan di Bandung, Rabu (30/10/13).
Dia khawatir persoalan ini sama dengan Pemilu 2009. Saat itu, KPU karut marut oleh permasalahan DPT dan pengaturan logistik.
Contoh ketidakseriusan KPU, minimnya insentif yang diberikan kepada petugas yang mengurus DPT. Padahal, mereka merupakan ujung tombak dalam mendata pemilih.
“Bayangkan, mereka diberi insentif hanya Rp350.000 per bulan. Artinya, keseriusan KPU patut diragukan,” ucapnya.
Menurut dia, komisioner KPU tidak menjalankan tugasnya sepenuh hati. Mereka tidak bertugas untuk lembaga dan kepentingan negara melainkan mencari pekerjaan.
“Saya khawatir kualitas KPU memburuk dan tidak bisa memberikan yang terbaik,” kata Muradi.
Seperti diketahui, saat ini DPT Jawa Barat untuk Pemilu 2013 tengah disisir untuk keempat kalinya. Belum ada hasil akhir mengenai berapa jumlah pemilih di pesta demokrasi nanti.
(lns)
