Gubernur Sulbar terpukul aparatnya terlibat narkoba
Selasa, 29 Oktober 2013 - 16:29 WIB
Gubernur Sulbar terpukul aparatnya terlibat narkoba
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh mengaku terpukul dengan informasi yang menyebutkan banyak pejabat Pemprov Sulbar terlibat narkoba. Dia menjadi lebih yakin, setelah mengetahui Mamuju menjadi daerah peredaran dan pengguna narkoba terbesar di Indonesia Timur.
"Media nasional merilis ini dan saya diminta klarifikasi oleh Mendagri. Ya, saya akan jelaskan saat rapat gubernur nanti. Karena itu, saya minta data lengkap dari semua aparat terkait. Permintaan ini hak dan kewajiban saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan kepala daerah," katanya usai melantik pengurus KORPRI Sulbar, Selasa (29/10/2013).
Salah satunya, dia meminta kejelasan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulbar Yusran Rivai. Dia juga diminta data sejumlah pejabat yang disinyalir terlibat dengan narkoba.
Dengan nada bergetar, Anwar melanjutkan, Sulbar didirikan dengan susah payah. Tidak turun dari langit dan bukan hadiah pemerintah pusat. Sulbar benar-benar dibangun dari kilometer nol.
"Betapa sakitnya kalau ternyata daerah ini berkembang justru menjadi peredaran narkoba. Dan anehnya, barang haram ini ternyata justru digunakan oleh orang-orang yang harusnya menangkap maupun melarang. Ini bukan rahasia lagi," katanya.
Anwar kemudian melimpahkan tanggungjawab pengawasan tanpa terkecuali ini pada pengurus KORPRI Sulbar yang baru. Mereka diminta memberikan laporan yang lengkap terhadap anggota KORPRI yang terlibat narkoba.
"Saya menjadi pengurus dan anggota KORPRI sejak 43 tahun lalu. Pada zaman itu, kami diwajibkan menghafalkan Sapta Prasetya KORPRI, dan tulisan itu ditempelkan di setiap ruangan. Saat itu, pengawasan tidak seketat seperti sekarang, tapi jarang ada temuan. Waktu itu belum ada BNN, BPK, apalagi KPK. Sehingga tidak ada temuan, baik peraturan, sosial, moral, apalagi narkoba. Karena memang tabu untuk PNS," tegasnya.
Anwar mengingatkan seluruh pegawainya untuk tidak mencoba narkoba, karena barang tersebut diharamkan agama. Dikatakan, lebih baik makan ikan sekenyang-kenyangnya dari pada mengkonsumsi barang yang tidak ada manfaatnya sedikit pun.
"Sekali lagi, jujur ini menyakitkan. Sebagai guberur, saya sangat terpukul dan tersinggung bahwa Mamuju adalah tempat peredaan pengguna narkoba terbesar," katanya.
Sejumlah petugas BNN Sulbar disebutkan akan menyerahkan dokumen sejumlah PNS atau anggota KORPRI di lingkup Pemprov Sulbar yang terlibat narkoba. Hingga berita ini disusun, pertemuan tertutup masih berlangsung.
Sebelumnya, Yusran Rivai menyebutkan, bahwa BNN Sulbar mencium indikasi keterlibatan pelajar dalam peredaran narkoba. Modus ini sampai sekarang masih didalami.
Santernya berita ini, berawal saat aparat gabungan Kodim 1418 dan Polres Mamuju yang berhasil membekuk tiga pelaku yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, pada 3 Oktober 2013. Dua dari mereka, ada seorang perwira polisi berpangkat AKP dan seorang caleg wanita DPRD Provinsi Sulbar salah satu parpol.
Temuan itu kemudian dikembangkan dan semakin terungkap ketika salah seorang tersangka yang melarikan diri berhasil di tangkap di Kabupaten Majene. Dari sinilah kemudian terungkap peredaran narkoba yang melibatkan hampir seluruh stakeholder di Mamuju.
"Media nasional merilis ini dan saya diminta klarifikasi oleh Mendagri. Ya, saya akan jelaskan saat rapat gubernur nanti. Karena itu, saya minta data lengkap dari semua aparat terkait. Permintaan ini hak dan kewajiban saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan kepala daerah," katanya usai melantik pengurus KORPRI Sulbar, Selasa (29/10/2013).
Salah satunya, dia meminta kejelasan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulbar Yusran Rivai. Dia juga diminta data sejumlah pejabat yang disinyalir terlibat dengan narkoba.
Dengan nada bergetar, Anwar melanjutkan, Sulbar didirikan dengan susah payah. Tidak turun dari langit dan bukan hadiah pemerintah pusat. Sulbar benar-benar dibangun dari kilometer nol.
"Betapa sakitnya kalau ternyata daerah ini berkembang justru menjadi peredaran narkoba. Dan anehnya, barang haram ini ternyata justru digunakan oleh orang-orang yang harusnya menangkap maupun melarang. Ini bukan rahasia lagi," katanya.
Anwar kemudian melimpahkan tanggungjawab pengawasan tanpa terkecuali ini pada pengurus KORPRI Sulbar yang baru. Mereka diminta memberikan laporan yang lengkap terhadap anggota KORPRI yang terlibat narkoba.
"Saya menjadi pengurus dan anggota KORPRI sejak 43 tahun lalu. Pada zaman itu, kami diwajibkan menghafalkan Sapta Prasetya KORPRI, dan tulisan itu ditempelkan di setiap ruangan. Saat itu, pengawasan tidak seketat seperti sekarang, tapi jarang ada temuan. Waktu itu belum ada BNN, BPK, apalagi KPK. Sehingga tidak ada temuan, baik peraturan, sosial, moral, apalagi narkoba. Karena memang tabu untuk PNS," tegasnya.
Anwar mengingatkan seluruh pegawainya untuk tidak mencoba narkoba, karena barang tersebut diharamkan agama. Dikatakan, lebih baik makan ikan sekenyang-kenyangnya dari pada mengkonsumsi barang yang tidak ada manfaatnya sedikit pun.
"Sekali lagi, jujur ini menyakitkan. Sebagai guberur, saya sangat terpukul dan tersinggung bahwa Mamuju adalah tempat peredaan pengguna narkoba terbesar," katanya.
Sejumlah petugas BNN Sulbar disebutkan akan menyerahkan dokumen sejumlah PNS atau anggota KORPRI di lingkup Pemprov Sulbar yang terlibat narkoba. Hingga berita ini disusun, pertemuan tertutup masih berlangsung.
Sebelumnya, Yusran Rivai menyebutkan, bahwa BNN Sulbar mencium indikasi keterlibatan pelajar dalam peredaran narkoba. Modus ini sampai sekarang masih didalami.
Santernya berita ini, berawal saat aparat gabungan Kodim 1418 dan Polres Mamuju yang berhasil membekuk tiga pelaku yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, pada 3 Oktober 2013. Dua dari mereka, ada seorang perwira polisi berpangkat AKP dan seorang caleg wanita DPRD Provinsi Sulbar salah satu parpol.
Temuan itu kemudian dikembangkan dan semakin terungkap ketika salah seorang tersangka yang melarikan diri berhasil di tangkap di Kabupaten Majene. Dari sinilah kemudian terungkap peredaran narkoba yang melibatkan hampir seluruh stakeholder di Mamuju.
(san)
