Gaji staf Desa Matabesi belum dibayar 7 bulan

Senin, 28 Oktober 2013 - 15:20 WIB
Gaji staf Desa Matabesi...
Gaji staf Desa Matabesi belum dibayar 7 bulan
A A A
Sindonews.com - Seorang staf Desa Matabesi, Kecamatan Boboki Moenleo, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan honornya yang sudah tujuh bulan belum dibayarkan oleh pajabat desa setempat dengan alasan uang ADD belum masuk rekening desa.

Belum lagi dirinya mendengar kabar sudah ada surat keputusan dari desa setempat, bahwa dirinya tidak diakomodir lagi oleh pemerintah Desa Matabesi sebagai Kasie Trantib di desa tersebut. Setiap kali menanyakan soal gaji, sekretaris desa setempat selalu beralasan.

“Saya sangat kecawa, karena sudah tujuh bulan belum terima gaji. Setiap kali saya tanya, sekdes selalu beralasan dana ADD untuk Desa Matabesi tahap III Dan IV belum cair," ujar staf desa Matabesi Hironimus Tanii, dengan nada kesal, saat dihubungi, Senin (28/10/2013).

Hironimus menduga, uang honornya sebagai staf sudah digelapkan oleh sekdes bersangkutan, sehingga selalu beralasan saat ditanya soal gaji honor para staf, dugaan tersebut dikuatkan saat dirinya menanyakan proses pencairan dana ADD melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

"Waktu sekdes bilang dana ADD untuk Desa Matabesi belum cair, saya langsung ketemu Kabid BPMPD Pak Hanny Hutubessy dan menanyakan hal tersebut, dan beliau mengatakan untuk dana ADD sudah cair, dan itu merupakan tanggungjawab pemerintah desa tersebut," bebernya.

Dihubungi terpisah, Sekertaris Desa Matabesi Antonius Tanii mengatakan, gaji Hironimus tidak hilang dan akan tetap dibayar pada pencairan tahap ke dua, pada November atau Desember 2013, tergantung dana yang masuk rekening desa.

”Iya benar, tapi gajinya tidak hilang dan tetap akan dibayar pada pencairan tahap kedua, antara bulan November atau Desember. Tergantung dana masuk rekening,” ungkapnya.

Sementara untuk surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Matabesi, belum diterbitkan dan menjadi korps desa. "SK-nya belum diterbitkan dan itu menjadi korps kami, dan honornya tetap diberikan," jelas Antonius singkat.
(san)
Berita Terkait
Lewat Kompetensi Praktik...
Lewat Kompetensi Praktik Lapangan, Praja Diharapkan Paham Pemerintahan Daerah
Sinergi Pemerintah Pusat...
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, BSKDN Kemendagri Tekankan Kolaborasi
Pulihkan Ekonomi, Daerah...
Pulihkan Ekonomi, Daerah Utang Rp12,24 Triliun ke Pusat
BSKDN Kemendagri: Konsep...
BSKDN Kemendagri: Konsep ITKPD Upaya Wujudkan Tujuan Otonomi Daerah
Mengukur Kunci Sukses...
Mengukur Kunci Sukses Daerah, RGSS Resmi Hadir
Majukan Suatu Daerah...
Majukan Suatu Daerah Perlu Merangkul Semua Elemen Termasuk Seniman
Berita Terkini
Sambangi MI Raudhatul...
Sambangi MI Raudhatul Azhar, KB Bank Tanamkan Literasi Keuangan Sejak Dini
1 jam yang lalu
Plt Bupati Bekasi Bakal...
Plt Bupati Bekasi Bakal Evaluasi Kinerja Dirum Perumda Tirta Bhagasasi
1 jam yang lalu
Hadir di IFBC Yogyakarta...
Hadir di IFBC Yogyakarta 2026, Booth Bingxue Dipadati Calon Mitra
2 jam yang lalu
Penyelundupan 3 Ton...
Penyelundupan 3 Ton Sisik Trenggiling ke Kamboja Terbongkar, Kemenhut Buru Jaringan Internasional
2 jam yang lalu
KDM Buka Lowongan Kerja,...
KDM Buka Lowongan Kerja, Buru Begal Komisi Rp50 Juta
2 jam yang lalu
Pemkab Bogor Tegaskan...
Pemkab Bogor Tegaskan Komitmen Jalankan Putusan PTUN Bandung Terkait Sentul City
5 jam yang lalu
Infografis
7 Perang Besar di Selat...
7 Perang Besar di Selat Malaka, dari Jalur Rempah hingga Medan Tempur Kekuatan Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved