E-budgeting tekan mark up anggaran
Selasa, 22 Oktober 2013 - 16:40 WIB
E-budgeting tekan mark up anggaran
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama naik pitam setelah kemunculan 'dana siluman' pada APBD 2013 yang sebenarnya sudah dicoret pada saat penentuan anggaran.
Ahok sendiri bingung dengan adanya dana tersebut, karena sepengetahuan dia, dana yang muncul di Dinas yang tidak disebutkannya telah dicoret.
"Kita tahu. Tapi tidak bisa kita cegah cuma coret-coret dikertas saja begitu di kompunternya malah itu tercantum. Setelah kita potong ternyata muncul lagi," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Meski ditelusuri, kata Ahok, pihaknya akan mengambil langkah pengaturan anggaran melalui e-budgeting sehingga dapat memproteksi anggaran agar tidak bisa diutak-atik.
"Kita akan gunakan password supaya tidak bisa diubah, kalau sekarang kita tidak bisa menuduh siapapun. Makanya kalau sudah e-budgeting kalau ada yang teriak-teriak marah nah itu yang dirugikan," terangnya.
Sampai saat ini belum ada yang mengakui terlibat dalam 'anggaran siluman' tersebut. Dengan menggunakan sistem e-budgeting tidak ada yang bisa melakukan mark-up lagi.
"Ya enggak bisa nitip-nitip lagi. Sekarang ini banyak yang tidak ngaku. Kita tidak tahu oknumnya di BPKP, oknum di Bappeda, di Sudin, DPRD kita tidak tahu ini. Karena masing-masing tidak mau ngaku nih," pungkasnya.
Baca berita terkait:
DPRD DKI sebut SKPD tahu soal anggaran siluman
Ahok sendiri bingung dengan adanya dana tersebut, karena sepengetahuan dia, dana yang muncul di Dinas yang tidak disebutkannya telah dicoret.
"Kita tahu. Tapi tidak bisa kita cegah cuma coret-coret dikertas saja begitu di kompunternya malah itu tercantum. Setelah kita potong ternyata muncul lagi," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Meski ditelusuri, kata Ahok, pihaknya akan mengambil langkah pengaturan anggaran melalui e-budgeting sehingga dapat memproteksi anggaran agar tidak bisa diutak-atik.
"Kita akan gunakan password supaya tidak bisa diubah, kalau sekarang kita tidak bisa menuduh siapapun. Makanya kalau sudah e-budgeting kalau ada yang teriak-teriak marah nah itu yang dirugikan," terangnya.
Sampai saat ini belum ada yang mengakui terlibat dalam 'anggaran siluman' tersebut. Dengan menggunakan sistem e-budgeting tidak ada yang bisa melakukan mark-up lagi.
"Ya enggak bisa nitip-nitip lagi. Sekarang ini banyak yang tidak ngaku. Kita tidak tahu oknumnya di BPKP, oknum di Bappeda, di Sudin, DPRD kita tidak tahu ini. Karena masing-masing tidak mau ngaku nih," pungkasnya.
Baca berita terkait:
DPRD DKI sebut SKPD tahu soal anggaran siluman
(mhd)
