DPRD: Ahok jangan mau dibodohi anak buah
Selasa, 22 Oktober 2013 - 15:00 WIB
DPRD: Ahok jangan mau dibodohi anak buah
A
A
A
Sindonews.com - Munculnya 'dana siluman' pada APBD DKI Jakarta menimbulkan banyak pertanyaan, siapa yang ada dibelakang munculnya dana tersebut. Dana siluman itu juga tidak diketahui Wakil GUbernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengatakan, seharusnya dalam peraturan, seluruh masukan pada dinas harus dilakukan dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun.
"Makanya, kalau sudah dianggarkan misalnya, untuk membeli kaos Rp5 juta, dibawahnya ada lagi keterangan, pengurangan uang kaos Rp5 juta. Semuanya harus jelas," kata Sanusi di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Dalam menyusun APBD, kata Sanusi, harus menyertakan draf seluruh program secara detil melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Kalau memang sudah diperintahkan untuk melakukan penghematan oleh pimpinan, maka harus ditulis dalam draft tersebut. Ada storynya, yang enggak bisa dihapus," terangnya.
Saat ini, kata dia, dinas terkait tak mencantumkan penjelasan anggaran, jajarannya di DPRD pun melakukan koreksi dengan memintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah diajukannya.
"Kebanyakan dari dinas itu tidak dapat mempertanggungjawabkan programnya. Dari itu, saya mengingatkan agar Pak Ahok jangan mau dibodohi anak buahnya," tegasnya.
Atas rencana Ahok yang ingin membuat sistem e-budgeting dalam APBD 2014, Sanusi mengaku, tidak mempermasalahkan hal itu. "Silakan saja, semua akan menjadi jelas kalau memang ada sistem yang bisa mendukung," tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengatakan, seharusnya dalam peraturan, seluruh masukan pada dinas harus dilakukan dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun.
"Makanya, kalau sudah dianggarkan misalnya, untuk membeli kaos Rp5 juta, dibawahnya ada lagi keterangan, pengurangan uang kaos Rp5 juta. Semuanya harus jelas," kata Sanusi di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Dalam menyusun APBD, kata Sanusi, harus menyertakan draf seluruh program secara detil melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Kalau memang sudah diperintahkan untuk melakukan penghematan oleh pimpinan, maka harus ditulis dalam draft tersebut. Ada storynya, yang enggak bisa dihapus," terangnya.
Saat ini, kata dia, dinas terkait tak mencantumkan penjelasan anggaran, jajarannya di DPRD pun melakukan koreksi dengan memintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah diajukannya.
"Kebanyakan dari dinas itu tidak dapat mempertanggungjawabkan programnya. Dari itu, saya mengingatkan agar Pak Ahok jangan mau dibodohi anak buahnya," tegasnya.
Atas rencana Ahok yang ingin membuat sistem e-budgeting dalam APBD 2014, Sanusi mengaku, tidak mempermasalahkan hal itu. "Silakan saja, semua akan menjadi jelas kalau memang ada sistem yang bisa mendukung," tandasnya.
(mhd)
