Muhammadiyah galang konsensus nasional
Senin, 14 Oktober 2013 - 01:27 WIB
Muhammadiyah galang konsensus nasional
A
A
A
Sindonews.com - Tolak revolusi, Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah melakukan pergerakan menuju konsensus nasional. Pada 17 Oktober mendatang. Untuk itu, PP Muhammadiyah mengadakan pertemuan penting dengan 35 tokoh dan sejumlah pentolan ormas nasional guna merumuskan draf konsesus nasional.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Dien Syamsudin di sela menghadiri acara Rakor Triwulan PDM Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, Jawa tengah, mengatakan konsensus nasional adalah kebutuhan mutlak yang tidak bisa tertunda lagi.
“Bangsa ini sudah koma kritis dan konsesus nasional merupakan solusi meskipun banyak teman pergerakan lain sudah tidak sabar ingin lakukan revolusi,” ujarnya, kepada wartawan, Minggu (13/10/2013).
Ditambahkan dia, untuk itulah Muhammadiyah membidani pertemuan tersebut dan dilakukan pada 17 Oktober nanti dengan target rumusan materi konsensus nasional bisa tercapai. Konsensus ini merupakan jalan terbaik di tengah ancaman pergerakan revolusi dalam siklus 20 tahunan pasca reformasi.
Dien menegaskan, pertemuan itu akan membahas semua topik yang menjadi parahnya negeri Indonesia, termasuk diantaranya korupsi dan supremasi hukum, demokratisasi, sistem pemilu ataupun pilkada langsung.
Bahkan menjadi sorotan adalah gejala kehancuran bangsa ini dengan lolosnya UU Ormas di tengah era baru dinamika demokrasi yang dahsyat. Namun pemerintah secara vulgar menciptakan risiko dengan menata ulang ormas.
Padahal, sebelum negeri ini lahir, ormas sebut saja Muhammadiyah dan NU sudah lahir. Namun sekarang keberadaannya mulai disoal melalui UU Ormas.
“Saya sungguh tidak bisa berpikir mengapa di tengah zaman seperti ini DPR dan pemerintah meloloskan UU tentang penataan ormas. Ini sangat memalukan, sehingga Muhammadiyah pun menggugat,” tukasnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Dien Syamsudin di sela menghadiri acara Rakor Triwulan PDM Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, Jawa tengah, mengatakan konsensus nasional adalah kebutuhan mutlak yang tidak bisa tertunda lagi.
“Bangsa ini sudah koma kritis dan konsesus nasional merupakan solusi meskipun banyak teman pergerakan lain sudah tidak sabar ingin lakukan revolusi,” ujarnya, kepada wartawan, Minggu (13/10/2013).
Ditambahkan dia, untuk itulah Muhammadiyah membidani pertemuan tersebut dan dilakukan pada 17 Oktober nanti dengan target rumusan materi konsensus nasional bisa tercapai. Konsensus ini merupakan jalan terbaik di tengah ancaman pergerakan revolusi dalam siklus 20 tahunan pasca reformasi.
Dien menegaskan, pertemuan itu akan membahas semua topik yang menjadi parahnya negeri Indonesia, termasuk diantaranya korupsi dan supremasi hukum, demokratisasi, sistem pemilu ataupun pilkada langsung.
Bahkan menjadi sorotan adalah gejala kehancuran bangsa ini dengan lolosnya UU Ormas di tengah era baru dinamika demokrasi yang dahsyat. Namun pemerintah secara vulgar menciptakan risiko dengan menata ulang ormas.
Padahal, sebelum negeri ini lahir, ormas sebut saja Muhammadiyah dan NU sudah lahir. Namun sekarang keberadaannya mulai disoal melalui UU Ormas.
“Saya sungguh tidak bisa berpikir mengapa di tengah zaman seperti ini DPR dan pemerintah meloloskan UU tentang penataan ormas. Ini sangat memalukan, sehingga Muhammadiyah pun menggugat,” tukasnya.
(san)
