Guru honorer tuntut gaji minimal Rp2 juta
Senin, 07 Oktober 2013 - 01:29 WIB
Guru honorer tuntut gaji minimal Rp2 juta
A
A
A
Sindonews.com - Guru honorer di Sleman menuntut gaji minimal Rp2 juta. Gaji mereka sekarang dinilai sangat minim, bahkan masih di bawah upah minimum regional (UMR). Sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Meskipun presiden sering menyampaikan agar gaji guru baik PNS maupun swasta minimal Rp2 juta, namun sampai sekarang belum ditindalanjuti. Sehingga minimnya penghasilan guru ini masih menjadi persoalan,” ungkap Ketua PGRI Sleman, Sudiyo, Minggu (6/10/2013).
Selain kesejahteraan, PGRI Sleman juga menyoroti soal status guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT), tunjangan profesi dan perlindungan kepada guru. Menurut Sudiyo, untuk GTT/PTT sampai sekarang nasib mereka tidak ada kejelasannya, GTT/PTT di Sleman jumlahnya mencapai ribuan.
Sedangkan terkait tunjangan profesi prosesnya sekarang semakin dipersulit. Untuk tunjangan profesi mereka mendapatkan Rp200 ribu per bulan dan untuk pembayarannya diberikan tiap triwulan. Untuk pembayaran sendiri di Sleman lebih lancar jika dibandingkan dengan daerah lain.
Sementara, untuk perlindungan guru, katanya, seperti tidak ada rasa aman ketika mengajar. Contohnya, guru menyentuh anak sedikit saja sudah langsung dikriminalkan.
"Karena itu perlu undang-undang perlindungan guru, agar bisa lebih tenang dalam mengajar. Persoalan lainnya, banyak guru yang sudah pensiun tidak ada yang mengantikannya, sehingga di Sleman sekarang ada kekurangan guru," paparnya sembari menyebut jika kekurangan guru di Sleman saat ini mencapai 500-an guru.
Sudiyo menjelaskan, selain kebijakan moratorium, adanya larangan bagi kabupaten/kota menerima PNS, apalagi belanja pegawai APBD lebih dari 50 persen menjadi penyebab terjadinya kekurangan guru tersebut. Sebab guru yang pensiun tidak ada yang mengantinya. Sedangkan pemkab tidak memiliki anggaran untuk menggaji guru honorer.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Sleman, Purwanto, mengakui banyak persoalan yang masih dihadapi para guru. Namun begitu, dirinya tetap meminta guru untuk memberikan yang terbaik dalam mendidik generasi muda. Sehingga terlepas dari masalah itu, meminta kepada PGRI melakukan evaluasi dalam proses pendidikan.
“Kami percaya PGRI mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut dan sudah bekerja secara optimal,” tandasnya.
"Meskipun presiden sering menyampaikan agar gaji guru baik PNS maupun swasta minimal Rp2 juta, namun sampai sekarang belum ditindalanjuti. Sehingga minimnya penghasilan guru ini masih menjadi persoalan,” ungkap Ketua PGRI Sleman, Sudiyo, Minggu (6/10/2013).
Selain kesejahteraan, PGRI Sleman juga menyoroti soal status guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT), tunjangan profesi dan perlindungan kepada guru. Menurut Sudiyo, untuk GTT/PTT sampai sekarang nasib mereka tidak ada kejelasannya, GTT/PTT di Sleman jumlahnya mencapai ribuan.
Sedangkan terkait tunjangan profesi prosesnya sekarang semakin dipersulit. Untuk tunjangan profesi mereka mendapatkan Rp200 ribu per bulan dan untuk pembayarannya diberikan tiap triwulan. Untuk pembayaran sendiri di Sleman lebih lancar jika dibandingkan dengan daerah lain.
Sementara, untuk perlindungan guru, katanya, seperti tidak ada rasa aman ketika mengajar. Contohnya, guru menyentuh anak sedikit saja sudah langsung dikriminalkan.
"Karena itu perlu undang-undang perlindungan guru, agar bisa lebih tenang dalam mengajar. Persoalan lainnya, banyak guru yang sudah pensiun tidak ada yang mengantikannya, sehingga di Sleman sekarang ada kekurangan guru," paparnya sembari menyebut jika kekurangan guru di Sleman saat ini mencapai 500-an guru.
Sudiyo menjelaskan, selain kebijakan moratorium, adanya larangan bagi kabupaten/kota menerima PNS, apalagi belanja pegawai APBD lebih dari 50 persen menjadi penyebab terjadinya kekurangan guru tersebut. Sebab guru yang pensiun tidak ada yang mengantinya. Sedangkan pemkab tidak memiliki anggaran untuk menggaji guru honorer.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Sleman, Purwanto, mengakui banyak persoalan yang masih dihadapi para guru. Namun begitu, dirinya tetap meminta guru untuk memberikan yang terbaik dalam mendidik generasi muda. Sehingga terlepas dari masalah itu, meminta kepada PGRI melakukan evaluasi dalam proses pendidikan.
“Kami percaya PGRI mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut dan sudah bekerja secara optimal,” tandasnya.
(rsa)
