Berdayakan pasar tradisional, DKI kaji moratorium mal
Senin, 16 September 2013 - 20:12 WIB
Berdayakan pasar tradisional, DKI kaji moratorium mal
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Gamal Sinurat mengakui, saat ini pihaknya sedang mengkaji kebijakan moratorium pembangunan pusat perbelanjaan.
Menurut dia, hal itu sudah ada sejak era mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Tetapi, pada akhir 2011 hal itu sempat tenggelam, kini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali meminta untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.
"Pak Jokowi beberapa waktu lalu minta kami (tata ruang) mengkaji kebijakan ini lagi," kata Gamal ketika dihubungi wartawan, Senin (16/9/2013).
Gamal menjelakan, hasil kajian ini akan terus dilaporkan ke Jokowi dan bisa dijadikan pertimbangan, apakah moratorium itu akan direalisasikan cukup dengan surat keputusan, peraturan gubernur, atau peraturan daerah.
Gamal juga menyatakan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan setiap tahunnya terdapat 20 hingga 30 pasar yang dibangun atau dibenahi, agar pergerakan ekonomi sampai ke masyarakat kecil.
"Harus punya karakter sendiri bangsa ini, jangan ikut arus global. Kalau kita tidak menahan, kena arus mereka semuanya. Maka diperlukan harmonisasi tata ruang di Jakarta," tuturnya.
Menurut dia, hal itu sudah ada sejak era mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Tetapi, pada akhir 2011 hal itu sempat tenggelam, kini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali meminta untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.
"Pak Jokowi beberapa waktu lalu minta kami (tata ruang) mengkaji kebijakan ini lagi," kata Gamal ketika dihubungi wartawan, Senin (16/9/2013).
Gamal menjelakan, hasil kajian ini akan terus dilaporkan ke Jokowi dan bisa dijadikan pertimbangan, apakah moratorium itu akan direalisasikan cukup dengan surat keputusan, peraturan gubernur, atau peraturan daerah.
Gamal juga menyatakan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan setiap tahunnya terdapat 20 hingga 30 pasar yang dibangun atau dibenahi, agar pergerakan ekonomi sampai ke masyarakat kecil.
"Harus punya karakter sendiri bangsa ini, jangan ikut arus global. Kalau kita tidak menahan, kena arus mereka semuanya. Maka diperlukan harmonisasi tata ruang di Jakarta," tuturnya.
(mhd)
