DPRD Bone desak Disdik segera cairkan DAK
Jum'at, 13 September 2013 - 06:41 WIB
DPRD Bone desak Disdik segera cairkan DAK
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), mendesak agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bone secepatnya mencairkan dana alokasi khusus (DAK) 2013.
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Andi Darwis Massalinri. Menurutnya, jika pencairan DAK untuk sarana pendidikan saat ini lambat, pihaknya khawatir pengerjaan proyek yang dananya bersumber dari pemerintah pusat itu, tidak tuntas akhir 2013 ini.
"Ini juga terkait dengan adanya keluhan sebagian besar kepala sekolah yang enggan melanjutkan atau memulai mengerjakan pembangunan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah itu karena dananya belum dicairkan," kata Andi Darwis kepada wartawan, di Bone, Sulsel, Kamis 12 September 2013.
"Sementara disisi lain sesuai perjanjian kontrak atau MoU (Memorandum of Understanding) proyek tersebut sudah mulai berjalan sejak 14 Agustus dan sudah harus berakhir 20 Desember 2013," imbuhnya.
Kata dia, pihaknya juga akan mengingatkan ke Kadisdik selaku pihak kuasa pelaksana anggaran bahwa pelaksanaan proyek ini ada batas waktunya. "Dana sudah siap namun belum ada permintaan dananya sampai sekarang, saya sudah cek di Dinas Pengelola Keuangan Daerah, katanya belum ada permintaan dari dinas pendidikan dan ini kelemahannya Disdik, kalau alasannya tidak dapat merealisasikan DAK karena berkas administrasi belum lengkap atau rampung, disdik harus mendesak masing-masing sekolah agar secepatnya menyetorkan berkas," paparnya.
Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Nursalam, yang dikonfirmasi terkait keterlambatan pencairan DAK tersebut membantah jika Disdik dikatakan lamban. Alasannya pekerjaan proyek ini sudah berjalan dan proses pencairan dananya sementara dalam proses.
Menurutnya, tidak sedikit sekolah penerima DAK yang harus diurusi administrasinya sedangkan terkait permasalahan dana kata dia pasti direalisasikan. "Disinilah kita melihat kemampuan kepala sekolah dalam mengelola bantuan DAK ini karena bisa saja proyek ini tetap berjalan sambil mencari rekanan yang bisa membantu dan pasti akan terbayar," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dana DAK untuk SD Inpres 12 79 Mico belum bisa dicairkan alasannya, karena belum ada konsultan pengawas yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan itu adalah salah satu persyaratan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, besaran untuk pengerjaan fisik DAK 2013 dari pemerintah pusat, dana yang akan digelontorkan ditingkat SD dari 69 sekolah 181 paket sebesar Rp9.182.926.400.
Sedangkan untuk pembangunan Perpustakaan sebanyak 27 sekolah dengan dana Rp3.105.604.800. Untuk tingkat SMP pembangunan ruang kelas belajar (RKB) diperuntukkan di 16 sekolah sebanyak 27 ruang dengan jumlah dana Rp3.240.000.000. Sedangkan rehab berat dua sekolah dengan dana sebesar Rp1.215.000.000 dan untuk SMA dananya Rp2.665.450.000 serta SMK sebesar Rp6.628.310.000.
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Andi Darwis Massalinri. Menurutnya, jika pencairan DAK untuk sarana pendidikan saat ini lambat, pihaknya khawatir pengerjaan proyek yang dananya bersumber dari pemerintah pusat itu, tidak tuntas akhir 2013 ini.
"Ini juga terkait dengan adanya keluhan sebagian besar kepala sekolah yang enggan melanjutkan atau memulai mengerjakan pembangunan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah itu karena dananya belum dicairkan," kata Andi Darwis kepada wartawan, di Bone, Sulsel, Kamis 12 September 2013.
"Sementara disisi lain sesuai perjanjian kontrak atau MoU (Memorandum of Understanding) proyek tersebut sudah mulai berjalan sejak 14 Agustus dan sudah harus berakhir 20 Desember 2013," imbuhnya.
Kata dia, pihaknya juga akan mengingatkan ke Kadisdik selaku pihak kuasa pelaksana anggaran bahwa pelaksanaan proyek ini ada batas waktunya. "Dana sudah siap namun belum ada permintaan dananya sampai sekarang, saya sudah cek di Dinas Pengelola Keuangan Daerah, katanya belum ada permintaan dari dinas pendidikan dan ini kelemahannya Disdik, kalau alasannya tidak dapat merealisasikan DAK karena berkas administrasi belum lengkap atau rampung, disdik harus mendesak masing-masing sekolah agar secepatnya menyetorkan berkas," paparnya.
Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Nursalam, yang dikonfirmasi terkait keterlambatan pencairan DAK tersebut membantah jika Disdik dikatakan lamban. Alasannya pekerjaan proyek ini sudah berjalan dan proses pencairan dananya sementara dalam proses.
Menurutnya, tidak sedikit sekolah penerima DAK yang harus diurusi administrasinya sedangkan terkait permasalahan dana kata dia pasti direalisasikan. "Disinilah kita melihat kemampuan kepala sekolah dalam mengelola bantuan DAK ini karena bisa saja proyek ini tetap berjalan sambil mencari rekanan yang bisa membantu dan pasti akan terbayar," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dana DAK untuk SD Inpres 12 79 Mico belum bisa dicairkan alasannya, karena belum ada konsultan pengawas yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan itu adalah salah satu persyaratan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, besaran untuk pengerjaan fisik DAK 2013 dari pemerintah pusat, dana yang akan digelontorkan ditingkat SD dari 69 sekolah 181 paket sebesar Rp9.182.926.400.
Sedangkan untuk pembangunan Perpustakaan sebanyak 27 sekolah dengan dana Rp3.105.604.800. Untuk tingkat SMP pembangunan ruang kelas belajar (RKB) diperuntukkan di 16 sekolah sebanyak 27 ruang dengan jumlah dana Rp3.240.000.000. Sedangkan rehab berat dua sekolah dengan dana sebesar Rp1.215.000.000 dan untuk SMA dananya Rp2.665.450.000 serta SMK sebesar Rp6.628.310.000.
(maf)
