Jabar benahi prosedur pemulangan korban pedagangan orang

Rabu, 14 Agustus 2013 - 15:40 WIB
Jabar benahi prosedur...
Jabar benahi prosedur pemulangan korban pedagangan orang
A A A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan meningkatkan prosedur pemulangan korban human trafficking alias perdagangan manusia. Tujuannya, agar pemulangan korban trafficking sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Upaya kita sekarang lebih pada meningkatkan prosedur penanganan korban trafficking," ujar Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Netty Heryawan, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/8/2013).

Hal itu merujuk pada kasus pemulangan tujuh perempuan asal Cianjur dan Cimahi yang jadi korban perdagangan orang. Dalam proses pemulangannya, ada pihak yang membuat rumit. Bahkan mengacaukan proses pemulangan dengan meminta para korban kabur saat akan dijemput gugus tugas P2TP2A di bandara.

"Nantinya prosedur pemulangan korban trafficking akan lebih jelas. Ketika ada korban, akan jelas siapa yang harus dihubungi dan prosedur yang ditempuh seperti apa," terangnya.

Upaya lainnya adalah dengan meninjau ulang atau melakukan penguatan kerjasama dengan pemerintah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Sebab, para korban trafficking asal Jawa Barat selama ini banyak ditemukan di daerah itu karena merupakan derah transit.

"Kita juga akan meningkatkan dan memperbaiki alur komunikasi antar anggota gugus tugas P2TP2A," jelas Netty.

Langkah lain, adalah dengan memetakan ulang program ditiap OPD yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Sebab dengan pemberdayaan masyarakat, setidaknya meminimalisir orang untuk bekerja ke luar negeri.

"Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang jadi benteng hari ini masih lebih sulit (berkembang) ketimbang penjemputan korban trafficking itu sendiri," tutur Netty.

Pemerintah kabupaten dan kota pun harus berperan besar agar warganya punya keterampilan agar kemampuan ekonomi mereka memadai. Selain itu, penting juga untuk membuat setiap orang bertahan di negeri sendiri daripada mencari kerja ke luar negeri.

Sebab, banyak pihak yang justru akhirnya menjerumuskan orang untuk keuntungan dengan iming-iming mencarikan kerja di luar negeri. Sementara terkait tujuh wanita asal Cianjur dan Cimahi yang nyaris jadi korban trafficking, Netty mengatakan mereka sementara akan ditempatkan di Kantor P2TP2A.

Mereka akan diberi pendampingan. Jika mereka membutuhkan pendampingan psikolog, mereka akan difasilitasi untuk memulihkan kondisi psikisnya. "Setelah selesai ditangani, akan segera kita pulangkan," pungkasnya.
(san)
Berita Terkait
Miris! Perdagangan Manusia...
Miris! Perdagangan Manusia Berkedok Warung Kopi, 18 Wanita Disekap
Penyelundup Manusia...
Penyelundup Manusia Manfaatkan Krisis Global Saat Pandemi Covid-19
Polda Kepri Selamatkan...
Polda Kepri Selamatkan 5 Wanita yang Dijadikan Penari Antarpulau
Bocah Diculik-Ditukar...
Bocah Diculik-Ditukar Tabung Gas Bisa Masuk Kategori Perdagangan Manusia
Peringatan Hari Anti...
Peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Dunia
Viral WNI Disekap di...
Viral WNI Disekap di Myanmar, Keluarga Minta Pemerintah Pulangkan Korban
Berita Terkini
Mendagri Beri Apresiasi...
Mendagri Beri Apresiasi pada Warga, Jembatan Enang-Enang Akan Diperkuat
4 jam yang lalu
Petugas Bea Cukai Pekanbaru...
Petugas Bea Cukai Pekanbaru Gugur saat Jalankan Tugas Pengawasan di Perairan Siak
6 jam yang lalu
Kejati Jakarta Tetapkan...
Kejati Jakarta Tetapkan Tersangka Baru Perkara Proyek Fiktif di Kementerian PU, Negara Rugi Rp16 Miliar
7 jam yang lalu
Tak Hanya Hukum Oknum...
Tak Hanya Hukum Oknum Polisi, Selly DPR Minta Usut Tuntas Penganiayaan Perempuan Cirebon
9 jam yang lalu
Komitmen Perkuat UMKM...
Komitmen Perkuat UMKM dan Lapangan Kerja, Bupati Rudy Susmanto Raih Penghargaan Nasional!
9 jam yang lalu
Praperadilan Roy Suryo...
Praperadilan Roy Suryo Dikabulkan Sebagian, Polda Metro: Tak Serta Merta Penyidikan Jadi Tidak Sah
9 jam yang lalu
Infografis
Menkes: Orang Gaji Rp15...
Menkes: Orang Gaji Rp15 Juta Pasti Lebih Sehat dan Pintar
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved