Lokalisasi Sememi & Klakah Rejo akan segera ditutup
Selasa, 13 Agustus 2013 - 13:59 WIB
Lokalisasi Sememi & Klakah Rejo akan segera ditutup
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melanjutkan rencana penutupan lokalisasi di wilayahnya. Setelah sukses menutup lokalisasi Kremil dan Bangunsari, Pemkot Surabaya mematangkan untuk menutup lokalisasi Sememi dan Klakah Rejo sebagai target utama.
Meski ambisi itu sering dikritik masyarakat dan kalangan dewan, tapi pemkot terus berjalan untuk mematangkan penutupan itu. Mereka tetap memakai pola yang sama seperti menutup Kremil dan Bangunsari.
Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, lokalisasi yang terletak di wilayah barat Surabaya ini dihuni sekira 350 pekerja seks komersial (PSK) dan 90 mucikari. Para PSK yang berasal dari luar Surabaya tersebut setelah ditertibkan rencananya akan dipulangkan ke daerah asalnya.
Kepala Dinas Sosial Pemkot Surabaya, Supomo, menuturkan komitmen bersama warga Sememi dan Klakah Rejo untuk mengubah citra kampungnya merupakan keputusan yang tepat. Menurutnya, kini sudah saatnya para PSK meninggalkan profesi lamanya dan beralih ke peluang kerja yang baru.
Selanjutnya, pemkot akan terus memantau Kremil pasca penutupan. Tentunya dengan kerja sama antara Satpol PP, Linmas, serta melibatkan TNI dan Polri, pengawasan akan terus dilakukan. Pemkot sejatinya sudah menjadwalkan waktu penutupan sejumlah lokalisasi.
"Tak terkecuali Dolly yang notebene merupakan lokalisasi terbesar di Surabaya. Estimasi waktunya sekira dua bulan lagi. Ini terus dimatangkan,” ujar Supomo, Selasa (13/8/2013).
Sementara itu, Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya, Baktiono, menilai langkah pemkot belum maksimal. Banyak anggaran yang dikeluarkan untuk penutupan lokalisasi daripada program pengentasan kemiskinan.
“Anggaran pengentasan PSK sudah jelas-jelas lebih besar dibanding pengentasan kemiskinan di kota ini. Jadi ini sangat patut kami sayangkan,” jelasnya.
Politikus PDIP Surabaya itu melanjutkan, ambisi itu bisa dilihat dari besarnya anggaran yang dipakai untuk pengentasan kemiskinan. Sebab, anggarannya cukup besar. Anggaran pengentasan kemiskinan yang ada di dalam APBD hanya Rp2, 6 miliar, sedangkan anggaran 2013 untuk pengentasan PSK naik dari sekitar Rp3 miliar menjadi Rp 6,5 miliar.
Sedangkan, dari program pengentasan PSK termasuk pembelian rumah eks rumah prostitusi juga masih diragukan manfaatnya. Bahkan program pemulangan para PSK pulang ke kampung halaman atau cuma modus saja, karena masih banyak PSK yang balik ke Surabaya lagi untuk beradu nasib di kota ini kembali. “Ini yang tak pernah diantsipasi pemkot,” ungkapnya.
Sementara Masduki Toha, Anggota Komisi D, menambahkan memang seharusnya pemkot tidak sekadar memulangkan WTS dan menutup lokalisasinya. Namun, memberikan solusi yang terbaik bagi PSK dan pemilik wismanya. Utamanya, pasca penutupan lokalisasi tersebut.
Menurutnya, memang langkah penutupan lokalisasi yang sekarang ini memasuki giliran lokalisasi di Klakahrejo atau Sememi. Itu artinya, sebentar lagi lokalisasi tersebut segera ditutup pemkot pasca Lebaran ini. Karena itu, sebelum melakukan penutupan lokalisasi yang sebenarnya dewan meminta pemkot agar mengantisipasi segala kemungkinan yang bakal terjadi pasca penutupannya.
“Saya yakin dampak dari penutupan lokalisasi di Klakahrejo pasti ada, entah itu munculnya banyak pengangguran atau menyebabkan para WTS di sana kluyuran di jalanan atau yang lain,” pungkasnya.
Meski ambisi itu sering dikritik masyarakat dan kalangan dewan, tapi pemkot terus berjalan untuk mematangkan penutupan itu. Mereka tetap memakai pola yang sama seperti menutup Kremil dan Bangunsari.
Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, lokalisasi yang terletak di wilayah barat Surabaya ini dihuni sekira 350 pekerja seks komersial (PSK) dan 90 mucikari. Para PSK yang berasal dari luar Surabaya tersebut setelah ditertibkan rencananya akan dipulangkan ke daerah asalnya.
Kepala Dinas Sosial Pemkot Surabaya, Supomo, menuturkan komitmen bersama warga Sememi dan Klakah Rejo untuk mengubah citra kampungnya merupakan keputusan yang tepat. Menurutnya, kini sudah saatnya para PSK meninggalkan profesi lamanya dan beralih ke peluang kerja yang baru.
Selanjutnya, pemkot akan terus memantau Kremil pasca penutupan. Tentunya dengan kerja sama antara Satpol PP, Linmas, serta melibatkan TNI dan Polri, pengawasan akan terus dilakukan. Pemkot sejatinya sudah menjadwalkan waktu penutupan sejumlah lokalisasi.
"Tak terkecuali Dolly yang notebene merupakan lokalisasi terbesar di Surabaya. Estimasi waktunya sekira dua bulan lagi. Ini terus dimatangkan,” ujar Supomo, Selasa (13/8/2013).
Sementara itu, Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya, Baktiono, menilai langkah pemkot belum maksimal. Banyak anggaran yang dikeluarkan untuk penutupan lokalisasi daripada program pengentasan kemiskinan.
“Anggaran pengentasan PSK sudah jelas-jelas lebih besar dibanding pengentasan kemiskinan di kota ini. Jadi ini sangat patut kami sayangkan,” jelasnya.
Politikus PDIP Surabaya itu melanjutkan, ambisi itu bisa dilihat dari besarnya anggaran yang dipakai untuk pengentasan kemiskinan. Sebab, anggarannya cukup besar. Anggaran pengentasan kemiskinan yang ada di dalam APBD hanya Rp2, 6 miliar, sedangkan anggaran 2013 untuk pengentasan PSK naik dari sekitar Rp3 miliar menjadi Rp 6,5 miliar.
Sedangkan, dari program pengentasan PSK termasuk pembelian rumah eks rumah prostitusi juga masih diragukan manfaatnya. Bahkan program pemulangan para PSK pulang ke kampung halaman atau cuma modus saja, karena masih banyak PSK yang balik ke Surabaya lagi untuk beradu nasib di kota ini kembali. “Ini yang tak pernah diantsipasi pemkot,” ungkapnya.
Sementara Masduki Toha, Anggota Komisi D, menambahkan memang seharusnya pemkot tidak sekadar memulangkan WTS dan menutup lokalisasinya. Namun, memberikan solusi yang terbaik bagi PSK dan pemilik wismanya. Utamanya, pasca penutupan lokalisasi tersebut.
Menurutnya, memang langkah penutupan lokalisasi yang sekarang ini memasuki giliran lokalisasi di Klakahrejo atau Sememi. Itu artinya, sebentar lagi lokalisasi tersebut segera ditutup pemkot pasca Lebaran ini. Karena itu, sebelum melakukan penutupan lokalisasi yang sebenarnya dewan meminta pemkot agar mengantisipasi segala kemungkinan yang bakal terjadi pasca penutupannya.
“Saya yakin dampak dari penutupan lokalisasi di Klakahrejo pasti ada, entah itu munculnya banyak pengangguran atau menyebabkan para WTS di sana kluyuran di jalanan atau yang lain,” pungkasnya.
(rsa)
