Polda harus tegas sikapi Pilgub Jatim
Jum'at, 09 Agustus 2013 - 18:31 WIB
Polda harus tegas sikapi Pilgub Jatim
A
A
A
Sindonews.com - Untuk menghindari terjadinya konflik dan benturan di masyarakat jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim), Polda Jatim perlu bertindak tegas dan cepat menyita semua formulir C1.
"Dan memeriksa Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Jatim serta meminta KPUD Jatim mencetak ulang formulir C1 yang memasukkan pasangan cagub nomor empat," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, lewat rilisnya, Jumat (9/8/2013).
Menurut Neta, Polda Jatim punya hak untuk melakukan penyitaan tersebut. Bahkan Polda Jatim punya wewenang untuk menghentikan semua proses pilgub, jika proses tersebut berpotensi mengganggu stabilitas Kamtibmas di wilayah Jatim.
"IPW berharap Polda Jatim tidak membiarkan situasi yang kian memanas ini. Antisipasi dan deteksi dini patut dilakukan Polda Jatim secara serius, cepat, dan tegas agar situasi Kamtibmas di daerah Jatim tetap terjaga," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum KPUD membenahi formulir C1, Polda Jatim seharusnya meminta KPUD menunda pelaksanaan Pilgub Jatim. "Jika pilgub tetap dipaksakan dan terjadi kekacauan atau kerusuhan di Jatim, Kapolda Jatim harus bertanggung jawab sebagai kepala penanggungjawab keamanan di daerah tersebut," tandasnya.
"Dan memeriksa Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Jatim serta meminta KPUD Jatim mencetak ulang formulir C1 yang memasukkan pasangan cagub nomor empat," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, lewat rilisnya, Jumat (9/8/2013).
Menurut Neta, Polda Jatim punya hak untuk melakukan penyitaan tersebut. Bahkan Polda Jatim punya wewenang untuk menghentikan semua proses pilgub, jika proses tersebut berpotensi mengganggu stabilitas Kamtibmas di wilayah Jatim.
"IPW berharap Polda Jatim tidak membiarkan situasi yang kian memanas ini. Antisipasi dan deteksi dini patut dilakukan Polda Jatim secara serius, cepat, dan tegas agar situasi Kamtibmas di daerah Jatim tetap terjaga," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum KPUD membenahi formulir C1, Polda Jatim seharusnya meminta KPUD menunda pelaksanaan Pilgub Jatim. "Jika pilgub tetap dipaksakan dan terjadi kekacauan atau kerusuhan di Jatim, Kapolda Jatim harus bertanggung jawab sebagai kepala penanggungjawab keamanan di daerah tersebut," tandasnya.
(maf)
