Bupati cium monopoli proyek di Jepara

Sindonews.com - Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mensinyalir berbagai proyek pemerintah yang ada di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dimonopoli hanya oleh satu kontraktor.

Marzuqi khawatir praktek seperti ini selain memicu terjadinya persaingan tidak sehat, juga berimbas pada buruknya kualitas proyek yang dibangun.

“Praktek seperti ini harus ditertibkan, jangan sampai ada monopoli dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, baik melalui lelang dengan mekanisme LPSE maupun penunjukan langsung,” kata Marzuqi, di Jepara, Selasa (16/7/2013).

Praktek monopoli proyek tersebut, kata Marzuqi, dilakukan oleh pengusaha yang bersangkutan dengan cara mendirikan sejumlah perusahaan konstruksi dengan nama yang berbeda. Lalu sejumlah perusahaan tersebut ikut dalam lelang maupun kegiatan penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa yang ada di Jepara.

Dan setelah melalui berbagai tahapan, sejumlah perusahaan tersebut pun mengerjakan berbagai proyek pemerintah tersebut.

“Secara hukum memang perusahaan-perusahaan seperti ini atas nama orang yang berbeda. Tetapi faktanya sebenarnya milik satu orang. Selain memunculkan persaingan tidak sehat praktek ini juga bisa memunculkan persoalan hukum,” jelasnya.

Terkait persoalan ini, Marzuqi menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan pendataan terkait kegiatan lelang proyek maupun perusahaan yang terlibat di dalamnya. Ia juga memerintahkan kepala SKPD yang memiliki kegiatan penunjukan langsung (PL) agar segera melaporkan proses proyek tersebut kepadanya.

Marzuqi juga mengingatkan seluruh pengusaha jasa konstruksi di Jepara untuk meninggalkan model kerja cara lama yaitu kerja seadanya, asal-asalan bahkan mengabaikan bestek dengan tujuan mendapatkan untung sebanyak-banyaknya.

“Kita ingin berbagai proyek di Jepara dikerjakan dengan profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku,” cetusnya.

Saat dikonfirmasi, Ketua Gapensi Cabang Jepara, Mudiyono tak mempermasalahkan langkah Pemkab Jepara untuk membenahi sistem pengelolaan proyek pemerintah yang ada di Kota Ukir. Pihaknya justru mengusulkan adanya lelang serentak untuk efisiensi waktu pelaksanaan proyek agar bisa rampung tepat waktu.

“Lelang serentak juga efektif untuk menekan kemungkinan adanya satu kontraktor yang mendapat sejumlah proyek karena pelaksanaan lelang dilaksanakan sekali,” tandasnya.