Belum kantongi izin, HMZ terancam dicoret
Senin, 15 Juli 2013 - 16:30 WIB
Belum kantongi izin, HMZ terancam dicoret
A
A
A
Sindonews.com - Setelah menunggu sekian lama, calon Wali Kota Tangerang, Harry Mulya Zein (HMZ) mengaku sudah mengantongi izin pengunduran diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang dari Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiah.
"Sudah ada dari Pemprov (Pemerintah Provinsi) SK (Surat Keputusan), hanya tinggal menyerahkannya pada KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata HMZ usai menjalani tes kesehatan di Paviliun Wijaya Kusuma, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang, Senin (15/7/2013).
Saat menjalani tes kesehatan, HMZ mengaku optimis, ia dan pasangannya, Iskandar berhasil, dan melanjutkan pada tahap berikutnya.
Sementara itu, Ketua KPUD Kota Tangerang Safril Elain mengatakan, untuk pasangan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), semuanya sudah menyertakan surat pengunduran diri dari jabatannya. Tetapi, berdasarkan saran dari masyarakat KPUD bisa memintakan klarifikasi dari atasan dan juga BKPP yang juga diatur dalam BKN.
"Kita sudah layangkan surat klarifikasi izin kepada wali kota dalam hal ini dan juga BKPP, akan tetapi belum ada jawaban, dan masih ada tenggang waktu hingga 23 Juli sebelum KPUD melakukan penetapan dari bakal calon menjadi calon," terangnya.
Safril juga mengatakan, bila tidak ada izin dari atasan langsung, maka bakal calon bisa menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau dicoret.
Untuk diketahui, hingga saat ini ada dua bakal calon yang berstatus PNS yang belum mendapatkan izin tertulis dari Wali kota Tangerang, mereka adalah HMZ dan Sachrudin.
"Sudah ada dari Pemprov (Pemerintah Provinsi) SK (Surat Keputusan), hanya tinggal menyerahkannya pada KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata HMZ usai menjalani tes kesehatan di Paviliun Wijaya Kusuma, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang, Senin (15/7/2013).
Saat menjalani tes kesehatan, HMZ mengaku optimis, ia dan pasangannya, Iskandar berhasil, dan melanjutkan pada tahap berikutnya.
Sementara itu, Ketua KPUD Kota Tangerang Safril Elain mengatakan, untuk pasangan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), semuanya sudah menyertakan surat pengunduran diri dari jabatannya. Tetapi, berdasarkan saran dari masyarakat KPUD bisa memintakan klarifikasi dari atasan dan juga BKPP yang juga diatur dalam BKN.
"Kita sudah layangkan surat klarifikasi izin kepada wali kota dalam hal ini dan juga BKPP, akan tetapi belum ada jawaban, dan masih ada tenggang waktu hingga 23 Juli sebelum KPUD melakukan penetapan dari bakal calon menjadi calon," terangnya.
Safril juga mengatakan, bila tidak ada izin dari atasan langsung, maka bakal calon bisa menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau dicoret.
Untuk diketahui, hingga saat ini ada dua bakal calon yang berstatus PNS yang belum mendapatkan izin tertulis dari Wali kota Tangerang, mereka adalah HMZ dan Sachrudin.
(mhd)
