LKS seharga Rp200 ribu, DPRD desak dihapus
Jum'at, 12 Juli 2013 - 17:45 WIB
LKS seharga Rp200 ribu, DPRD desak dihapus
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah orang tua siswa di Depok mengeluhkan mahalnya Lembar Kerja Siswa (LKS) diluar buku paket. Bahkan harga satu paket LKS bisa mencapai Rp200 ribu per siswa.
Mengetahui kondisi tersebut, DPRD Depok mendesak agar sekolah menghapus segala LKS yang memberatkan orang tua siswa.
"Kami banyak mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai mahalnya harga buku LKS. Bagi yang tidak mampu mengeluarkan uang untuk beli buku LKS Rp 200 ribu sangat berat," kata Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Muttaqin, di Balai Kota Depok, Jumat (12/07/2013).
Makanya, lanjut MUttaqin, kami minta LKS dihapus saja, untuk semua jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain mahal dan memberatkan warga, guru jadi tidak kreatif dalam memberikan materi dan soal kepada siswanya.
"Setiap sekolah kan tentunya membutuhkan ragam materi yang berbeda dan pemberian materi itu disesuaikan dengan program sekolah itu. Makanya lebih baik para guru yang membuat LKS dan soalnya. Biar guru lebih kreatif lagi apalagi kurikulum 2013 akan digunakan," paparnya.
Penghapusan LKS didesaknya, karena LKS membuat siswa malas menulis. Hal itu pun berdampak langsung tulisan siswa menjadi jelek.
"Kami Komisi D akan menyampaikan hal ini ke Dinas Pendidikan Kota Depok," tuturnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Herry Pansila menyambut keinginan Komisi D DPRD Kota Depok. Salah satunya yakni dengan menyediakan LKS online.
Mengetahui kondisi tersebut, DPRD Depok mendesak agar sekolah menghapus segala LKS yang memberatkan orang tua siswa.
"Kami banyak mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai mahalnya harga buku LKS. Bagi yang tidak mampu mengeluarkan uang untuk beli buku LKS Rp 200 ribu sangat berat," kata Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Muttaqin, di Balai Kota Depok, Jumat (12/07/2013).
Makanya, lanjut MUttaqin, kami minta LKS dihapus saja, untuk semua jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain mahal dan memberatkan warga, guru jadi tidak kreatif dalam memberikan materi dan soal kepada siswanya.
"Setiap sekolah kan tentunya membutuhkan ragam materi yang berbeda dan pemberian materi itu disesuaikan dengan program sekolah itu. Makanya lebih baik para guru yang membuat LKS dan soalnya. Biar guru lebih kreatif lagi apalagi kurikulum 2013 akan digunakan," paparnya.
Penghapusan LKS didesaknya, karena LKS membuat siswa malas menulis. Hal itu pun berdampak langsung tulisan siswa menjadi jelek.
"Kami Komisi D akan menyampaikan hal ini ke Dinas Pendidikan Kota Depok," tuturnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Herry Pansila menyambut keinginan Komisi D DPRD Kota Depok. Salah satunya yakni dengan menyediakan LKS online.
(ysw)
