Kasus raskin, pemeriksaan 11 Kades dilakukan secara maraton
Senin, 08 Juli 2013 - 16:47 WIB
Kasus raskin, pemeriksaan 11 Kades dilakukan secara maraton
A
A
A
Sindonews.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Cianjur (Kejari) Cianjur, terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 11 kepala desa (Kades) di wilayah Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur.
Hal tersebut, terkait pelaporan indikasi penyelewengan pendistribusian beras raskin dari tingkat desa ke warga atau RTS (Rumah Tangga Sasaran).
Meski begitu, Kepala Kejari Cianjur, Adonis melalui Kasie Pidana Khusus, Haerdin, mengaku belum meningkatkan status pemeriksaan ke tahap penyelidikan karena masih terus melakukan pendalaman atas kasus tersebut.
“Kita tentu harus teliti kasus ini secara cermat. Karena pemeriksaan terhadap para kades tersebut semata untuk mendalami permasalahan ini termasuk memetakan indikasi-indikasi pelanggaran hukumnya dimana,” ungkap Haerdin, Senin (8/7/2013).
Dalam upaya pendalaman tersebut, pihaknya juga akan meminta keterangan dari pihak Bulog Divre III Cianjur dalam kapasitasnya sebagai penyalur beras raskin tersebut. Hingga saat ini, kata dia, nilai anggaran yang diduga telah disalahgunakan tersebut masih dikaji.
“Termasuk juga tentunya siapa-siapa saja atau pihak mana saja yang diduga terlibat dalam kasus ini, masih kita kaji secara mendalam,” ujarnya.
Sementara kasus dugaan penyelewengan pendistribusian beras raskin tahun 2012 ini mencuat setelah sejumlah masyarakat dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, melaporkan adanya dugaan ketidakberesan dalam penyaluran beras raskin tersebut ke Kejari Cianjur.
Informasi yang berhasil dihimpun, sejumlah warga di wilayah itu mengaku tidak menerima beras raskin padahal distribusi beras raskin dari pihak Bulog Cianjur ke tingkat desa telah dilakukan. Warga pun menuding ada upaya penyelewengan dari pendistribusian beras raskin tersebut sehingga melaporkannya ke Kejari Cianjur.
Hal tersebut, terkait pelaporan indikasi penyelewengan pendistribusian beras raskin dari tingkat desa ke warga atau RTS (Rumah Tangga Sasaran).
Meski begitu, Kepala Kejari Cianjur, Adonis melalui Kasie Pidana Khusus, Haerdin, mengaku belum meningkatkan status pemeriksaan ke tahap penyelidikan karena masih terus melakukan pendalaman atas kasus tersebut.
“Kita tentu harus teliti kasus ini secara cermat. Karena pemeriksaan terhadap para kades tersebut semata untuk mendalami permasalahan ini termasuk memetakan indikasi-indikasi pelanggaran hukumnya dimana,” ungkap Haerdin, Senin (8/7/2013).
Dalam upaya pendalaman tersebut, pihaknya juga akan meminta keterangan dari pihak Bulog Divre III Cianjur dalam kapasitasnya sebagai penyalur beras raskin tersebut. Hingga saat ini, kata dia, nilai anggaran yang diduga telah disalahgunakan tersebut masih dikaji.
“Termasuk juga tentunya siapa-siapa saja atau pihak mana saja yang diduga terlibat dalam kasus ini, masih kita kaji secara mendalam,” ujarnya.
Sementara kasus dugaan penyelewengan pendistribusian beras raskin tahun 2012 ini mencuat setelah sejumlah masyarakat dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, melaporkan adanya dugaan ketidakberesan dalam penyaluran beras raskin tersebut ke Kejari Cianjur.
Informasi yang berhasil dihimpun, sejumlah warga di wilayah itu mengaku tidak menerima beras raskin padahal distribusi beras raskin dari pihak Bulog Cianjur ke tingkat desa telah dilakukan. Warga pun menuding ada upaya penyelewengan dari pendistribusian beras raskin tersebut sehingga melaporkannya ke Kejari Cianjur.
(rsa)
