Panwaslu ingatkan cabup Wajo tak mobilisasi PNS

Sindonews.com - Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Wajo memperingatkan para kandidat untuk tidak melakukan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pilbup mendatang.

Panwas juga mengancam ketika hal tersebut terjadi maka pihaknya akan melaporkan temuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami mengimbau para kandidat tidak melakukan mobilisasi PNS, apabila nanti menang maka akan kami laporkan ke MK," kata Anggota Panwalu Wajo Andi Bau Mallarangeng saat menggelar konfresni pers di kantornya, Senin (8/7/2013).

Dia mengatakan, saat ini pihaknya telah mempunyai rekaman PNS yang ikut terlibat dalam kegiatan kandidat selama ini. "Rekaman sudah ada pada kami, dan itu tentang netralitas PNS selama ini dalam menghadapi Pilbup," katanya.

Bukan hanya itu, pihaknya juga mengaku tidak segan-segan akan merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terhadap PNS yang tidak netral dalam pilbup mendatang.

"Kami mengimbau kepada teman PNS untuk tetap menjaga netralitasnya, jangan sampai hanya kepentingan salah satu calon karir saudara korbankan," katanya.

Dia mencontohkan, saat ini surat teguran terhadap salah satu PNS asal Kolaka Utara, Muhammad Azis, yang diduga melakukan penggalangan suara pada pilgub lalu di Wajo telah turun dari BKN.

"Jangan sampai nasib saudara seperti itu, mendapat teguran dari BKN," katanya.

Divisi Pengawasan Panwaslu, Wajo Haedar mengatakan, surat tembusan dari BKN terkait rekomendasi Panwas Wajo kepada salah satu PNS asal Kolaka Utara, dengan adanya peneguran, maka akan menjadi acuan untuk melakukan pengawasan dalam netralitas PNS pada pilbup mendatang.

"Hasil pengawasan kami selama ini memang ada kemungkinan PNS dimobilisasi oleh kandidat," katanya.