Pemprov DKI tak masalah, asal Monas dibenahi
Rabu, 03 Juli 2013 - 19:37 WIB
Pemprov DKI tak masalah, asal Monas dibenahi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak keberatan, dengan permintaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi DKI Jakarta yang meminta anggaran promosi pariwisata pada tahun depan dinaikkan menjadi 30 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan hal tersebut. Kata dia, jika hanya anggaran saja dibesarkan tapi tidak ada bukti perbaikan itu sama saja bohong.
"Enggak apa-apa. Selama itu masuk akal, tidak masalah jadi prioritas kalau semua di sini belum disiapkan, ada promosi juga enggak ada guna, kan? Itu pikiran Pak Gubernur (Joko Widodo) begitu," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Rabu (3/7/2013).
Maka itu, dia menambahkan, Monumen Nasional (Monas) yang menjadi icon Ibu Kota Jakarta seharusnya diperhatikan dan ditata dengan rapi serta indah, layaknya tempat pariwisata.
"Kamu harus siapkan Monas semua dulu dong, baru promosi keluar," kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Sebelum mempromosikan, kata Ahok, Disparbud itu harus mematangkan persiapan tempat yang ingin dipromosikan ke luar, jangan sampai nanti menjadi sia-sia.
"Promosi keluar, tapi di dalam berantakan untuk apa? Kalau uangnnya cukup enggak apa-apa. Kalau tidak cukup lebih baik kita siapkan," kata mantan Wali Kota Belitung Timur ini.
Sebelumnya, Kepala Disparbud Provinsi DKI Jakarta Arie Budiman meminta biaya promosi pariwisata kota Jakarta ditambah 30 persen. Dia beralasan, hal itu merupakan angka yang pas dibanding dengan negara tetangga.
"Kalau dibandingkan dengan Singapura, Kuala Lumpur atau Bangkok, mereka anggarannya bisa sampai 125 juta US Dolar. Kami (Disparbud) hanya Rp69 miliar. Padahal kontribusi kita Rp2,6 triliun setiap tahunnya," katanya di Jakarta, Selasa 2 Juli 2013.
Dia membeberkan, anggaran itu berasal dari pajak hotel, restoran dan pajak hiburan. Dia beranggapan, kenaikan 30 persen dari PAD DKI sektor pariwisata sudah ideal sebagai anggaran promosi budaya dan pariwisata DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan hal tersebut. Kata dia, jika hanya anggaran saja dibesarkan tapi tidak ada bukti perbaikan itu sama saja bohong.
"Enggak apa-apa. Selama itu masuk akal, tidak masalah jadi prioritas kalau semua di sini belum disiapkan, ada promosi juga enggak ada guna, kan? Itu pikiran Pak Gubernur (Joko Widodo) begitu," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Rabu (3/7/2013).
Maka itu, dia menambahkan, Monumen Nasional (Monas) yang menjadi icon Ibu Kota Jakarta seharusnya diperhatikan dan ditata dengan rapi serta indah, layaknya tempat pariwisata.
"Kamu harus siapkan Monas semua dulu dong, baru promosi keluar," kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Sebelum mempromosikan, kata Ahok, Disparbud itu harus mematangkan persiapan tempat yang ingin dipromosikan ke luar, jangan sampai nanti menjadi sia-sia.
"Promosi keluar, tapi di dalam berantakan untuk apa? Kalau uangnnya cukup enggak apa-apa. Kalau tidak cukup lebih baik kita siapkan," kata mantan Wali Kota Belitung Timur ini.
Sebelumnya, Kepala Disparbud Provinsi DKI Jakarta Arie Budiman meminta biaya promosi pariwisata kota Jakarta ditambah 30 persen. Dia beralasan, hal itu merupakan angka yang pas dibanding dengan negara tetangga.
"Kalau dibandingkan dengan Singapura, Kuala Lumpur atau Bangkok, mereka anggarannya bisa sampai 125 juta US Dolar. Kami (Disparbud) hanya Rp69 miliar. Padahal kontribusi kita Rp2,6 triliun setiap tahunnya," katanya di Jakarta, Selasa 2 Juli 2013.
Dia membeberkan, anggaran itu berasal dari pajak hotel, restoran dan pajak hiburan. Dia beranggapan, kenaikan 30 persen dari PAD DKI sektor pariwisata sudah ideal sebagai anggaran promosi budaya dan pariwisata DKI Jakarta.
(mhd)
