Ini yang sebabkan distribusi BLSM Depok amburadul
Selasa, 02 Juli 2013 - 18:19 WIB
Ini yang sebabkan distribusi BLSM Depok amburadul
A
A
A
Sindonews.com - Distribusi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dinilai amburadul. Pasalnya, data warga miskin yang digunakan pemerintah adalah tahun 2011. Parahnya, masih banyak warga yang tidak mendapatkan BLSM dan salah sasaran.
“Memang sejak awal kita kurang sepakat dengan program pemberian ini. Cuma, ketika bantuan didistribusikan dan tak tepat sasaran ini yang jadi masalah,” kata ketua GP Ansor Depok Abdul Kodir, Selasa (2/7/2013).
Menurut dia, banyak masyarakat yang tergolong miskin yang tidak mendapat BLSM. Bahkan, banyak juga yang salah sasaran. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat yang belum mendapatkan bantuan bisa tertangani.
Selain itu, lanjutnya, sebisa mungkin agar dalam pendistribusiannya bisa melibatkan tokoh masyarakat.
Kepala TU Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok Bambang Pamungkas membenarkan bahwa data yang digunakan adalah tahun 2011. Menurutnya, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) BLSM. Penerima KPS di Depok yakni sebanyak 41.163 Rumah Tangga Sasaran (RTS).
“Memang kita sudah tahu bahwa data dari pusat menggunakan data tahun 2011. Namun, arahan dari Kemendagri agar ada komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat,” paparnya ketika dihubungi, Selasa (2/7/2013).
Ia menambahkan, bahwa belum tepatnya sasaran BLSM karena prosedur SOP tidak dijalankan dengan baik. Selain itu, pihaknya juga sempat minta penundaan dua hari sebelum didistribusikan. Meski begitu, imbuhnya, tetap masyarakat bisa mengadukan permasalahan BLSM.
“Sebaiknya dibentuk Fosko pengaduan BLSM di tingkat kelurahan. Selain itu, bagi yang belum tercover sebagai penerima BLSM kita akan dorong walikota membenahi dan memperbaikinya,” tutupnya.
“Memang sejak awal kita kurang sepakat dengan program pemberian ini. Cuma, ketika bantuan didistribusikan dan tak tepat sasaran ini yang jadi masalah,” kata ketua GP Ansor Depok Abdul Kodir, Selasa (2/7/2013).
Menurut dia, banyak masyarakat yang tergolong miskin yang tidak mendapat BLSM. Bahkan, banyak juga yang salah sasaran. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat yang belum mendapatkan bantuan bisa tertangani.
Selain itu, lanjutnya, sebisa mungkin agar dalam pendistribusiannya bisa melibatkan tokoh masyarakat.
Kepala TU Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok Bambang Pamungkas membenarkan bahwa data yang digunakan adalah tahun 2011. Menurutnya, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) BLSM. Penerima KPS di Depok yakni sebanyak 41.163 Rumah Tangga Sasaran (RTS).
“Memang kita sudah tahu bahwa data dari pusat menggunakan data tahun 2011. Namun, arahan dari Kemendagri agar ada komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat,” paparnya ketika dihubungi, Selasa (2/7/2013).
Ia menambahkan, bahwa belum tepatnya sasaran BLSM karena prosedur SOP tidak dijalankan dengan baik. Selain itu, pihaknya juga sempat minta penundaan dua hari sebelum didistribusikan. Meski begitu, imbuhnya, tetap masyarakat bisa mengadukan permasalahan BLSM.
“Sebaiknya dibentuk Fosko pengaduan BLSM di tingkat kelurahan. Selain itu, bagi yang belum tercover sebagai penerima BLSM kita akan dorong walikota membenahi dan memperbaikinya,” tutupnya.
(ysw)
