Isu terima saweran, KPU Jatim harus berani buka bukaan
Kamis, 27 Juni 2013 - 15:58 WIB
Isu terima saweran, KPU Jatim harus berani buka bukaan
A
A
A
Sindonews.com - Isu saweran yang diterima Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Andry Dewanto Ahmad senilai Rp3 milliar memicu reaksi berbagai pihak. Salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Peduli Jatim (AMPJ).
Anggota AMPJ Hisan Muhammad mengatakan, kabar tersebut tidak boleh dianggap remeh. Pasalnya, akan merusak citra KPU Jatim.
"Andry Dewanto Ahmad selaku terduduh harus bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat Jatim. Jangan sampai isu itu berkembang liar dan menjadi pembenaran di mata publik," kata pria yang juga menjabat sebagai Koordinator Poros Pemuda Pantura ini di Surabaya, Kamis (27/6/2013).
KPU Jatim merupakan lembaga independen dan harus netral dalam menentukan sikap. Isu menerima suap Rp3 Milliar untuk meloloskan dukungan parpol kepada salah satu calon akan merusak kredebilitas KPU. Hal itu menyusul pelaksanaan Pemilihan Gubernur sudah di depan mata yakni pada tanggal 29 Agustus.
Secara lembaga KPU Jatim harus berani buka-bukaan atas isu tersebut.
“Ini demi pertaruhan nama baik Jatim di mata nasional dalam pelaksanaan pilgub,” tegasnya.
Senada juga dilontarkan oleh Ismail Marzuko Komanda Laskar Madura. Menurutnya, KPU Jatim khususnya Ketua KPU Jatim harus berani melapor ke pihak berwajib jika memang isu tersebut tidak benar.
Sikap tersebut tentunya untuk menjaga citra dan reputasi KPU Jatim sebagai penyelanggara Pilgub Jatim. Kemudian Bawaslu jatim sebagai lembaga resmi pengawas harus segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk menginvestigasi benar tidaknya isu suap di tubuh KPU Jatim.
"Yang terpenting apapun hasil investigasi itu harus dipublikasikan ke masyarakat," katanya.
Selain itu, jika dalam pembuktian isu tersebut ternyata benar maka Ketua KPU Jatim harus bersikap jantan dengan cara mengundurkan diri.
"Tidak usah menunggu dipecat. Jika terbukti bersalan langkah mengundurkan diri lebih terhormat," tandasnya.
Ia menyakini akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu tersebut untuk mengacau pilgub jatim termasuk menjatuhkan rival politik. Dengan demikian, Pilgub Jatim yang seharusnya berjalan damai dan tertib menjadi kacau balau.
“Kan bahaya jika itu benar-benar terjadi. KPU harus berfikir lebih panjang demi keberhasilan pilgub Jatim,” pungkasnya.
Anggota AMPJ Hisan Muhammad mengatakan, kabar tersebut tidak boleh dianggap remeh. Pasalnya, akan merusak citra KPU Jatim.
"Andry Dewanto Ahmad selaku terduduh harus bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat Jatim. Jangan sampai isu itu berkembang liar dan menjadi pembenaran di mata publik," kata pria yang juga menjabat sebagai Koordinator Poros Pemuda Pantura ini di Surabaya, Kamis (27/6/2013).
KPU Jatim merupakan lembaga independen dan harus netral dalam menentukan sikap. Isu menerima suap Rp3 Milliar untuk meloloskan dukungan parpol kepada salah satu calon akan merusak kredebilitas KPU. Hal itu menyusul pelaksanaan Pemilihan Gubernur sudah di depan mata yakni pada tanggal 29 Agustus.
Secara lembaga KPU Jatim harus berani buka-bukaan atas isu tersebut.
“Ini demi pertaruhan nama baik Jatim di mata nasional dalam pelaksanaan pilgub,” tegasnya.
Senada juga dilontarkan oleh Ismail Marzuko Komanda Laskar Madura. Menurutnya, KPU Jatim khususnya Ketua KPU Jatim harus berani melapor ke pihak berwajib jika memang isu tersebut tidak benar.
Sikap tersebut tentunya untuk menjaga citra dan reputasi KPU Jatim sebagai penyelanggara Pilgub Jatim. Kemudian Bawaslu jatim sebagai lembaga resmi pengawas harus segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk menginvestigasi benar tidaknya isu suap di tubuh KPU Jatim.
"Yang terpenting apapun hasil investigasi itu harus dipublikasikan ke masyarakat," katanya.
Selain itu, jika dalam pembuktian isu tersebut ternyata benar maka Ketua KPU Jatim harus bersikap jantan dengan cara mengundurkan diri.
"Tidak usah menunggu dipecat. Jika terbukti bersalan langkah mengundurkan diri lebih terhormat," tandasnya.
Ia menyakini akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu tersebut untuk mengacau pilgub jatim termasuk menjatuhkan rival politik. Dengan demikian, Pilgub Jatim yang seharusnya berjalan damai dan tertib menjadi kacau balau.
“Kan bahaya jika itu benar-benar terjadi. KPU harus berfikir lebih panjang demi keberhasilan pilgub Jatim,” pungkasnya.
(lns)
